Skip to main content

Tender Proyek di RSUD Sinjai Diduga Telah Diatur

Tender Paket Proyek Pembangunan RSUD Sinjai Diduga Telah Diatur
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sinjai. (INT)

KABAR.NEWS, Sinjai - Kelompok kerja atau Pokja diduga telah mengatur pemenang tender paket proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sinjai. 


Dugaan itu datang dari Aliansi Mahasiswa dan Pemuda (AMP) Sinjai. Organisasi ini menuding Pokja yang ditunjuk pemerintah telah mengatur pemenang untuk sejumlah paket di RSUD Sinjai, termasuk pembangunan gedung Instalasi Gawat Darurat dan gedung rawat inap. 


Baca juga: 795 Kendaraan Dinas Pemda Sinjai Nunggak Pajak

AMP berencana akan melaporkan Pokja Satu pembangunan RSUD Sinjai dugaan pengaturan proyek tersebut ke pihak kepolisian dan jaksa.


“Ada beberapa hal yang menjadi dasar sehingga kami menganggap paket pekerjaan tersebut dilakukan terburu-buru dan ada indikasi pengaturan,” kata Koordinator AMP Sinjai, Rola Suryanama, di Sinjai, Rabu (17/7/2019).


Rola menyebutkan indikasi pengaturan paket proyek RSUD Sinjai karena pihak PPK tidak menjalankan ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Pepres Nomor 16 tahun 2018 sebagimana dijelaskan pada BAB III. 


Aturan itu berbunyi, pelaku Pengadaan Barang/Jasa pasal 11 tentang tugas PPK diantaranya ayat 1 poin (d) menetapkan HPS. Serta pada BAB IV pasal 18 ayat 7. Yang mana perencanaan pengadaan melalui Penyedia meliputi; poin (b) penyusunan perkiraan biaya/RAB.

 

"Maka Berdasarkan hal tersebut kami indikasi bahwa lelang ini terkesan dipaksakan. Sangat bertentangan dengan Etika Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dalam Pepres Nomor 16 tahun 2018 pasal 6 dan pasal 7,” jelasnya.


Rola mengatakan, adapun indikasi yang menunjukkan bahwa lelang ini terkesan dipaksakan, di antaranya Lelang Konsultan Perencana Pembangunan Gedung Rawat Inap berdasarkan jadwal tahapan tender pada portal LPSE, penetapan pemenang tanggal 09 Mei 2019 dan tanda tangan kontrak tanggal 22 Mei 2019 yang dimenangkan oleh 2 CV, sedangkan tahapan lelang fisik Pembangunan Gedung Rawat Inap dan IGD dimulai tanggal 25 juni 2019.


“Ini bukti bahwa tahapan perencanaan dimulai dari masa kontrak sampai produk hasil perencanaan dengan pekerjaan yang komplit hanya dikerjakan selama 29 hari sehingga didalm Dokumen lelang Pembangunan Gedung Rawat Inap pada bagian daftar kuantitas dan harga hanya menampilkan urian pekerjaan dengan satuan pembayaran Lumsum (LS),” beber Rola.


Baca juga: Pemkab Gowa Kucurkan Anggaran Rp 2,5 M untuk Revitalisasi Makam Sultan Hasanuddin

Tidak hanya itu, lanjut Rola, cara pembayaran dengan menggunakan metode Lumsum (LS), berarti PPK dalam hal ini telah memastikan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti serta batas waktu tertentu. 


Yang Intinya menurut Rola, produk konsultan perencana belum selesai, proyek fisik sudah di tenderkan. Jika melihat dari masa kontrak perencanaan tidak cukup bekerja 30 hari, Sedangkan perencanaan gedung yang sifatnya DED tidak masuk akal hanya dikerjakan 29 hari berdasarkan jadwal yang ada di portal semenjak selesai tanda tangan kontrak konsultan perencana.


“Kok ada produk yang dihasilkan oleh perencana dengan nilai fantastis Rp.285 Juta lebih dan IGD Rp.341 jutaan lebih hanya menghasilkan gambar dengan beberapa lembar, dan tidak sama sekali memilik RAB, hanya menghasilkan uraian pekerjaan dan lumsum,” sebutnya.


Bahkan dia mengatakan, sejak awalada perusahaan tertentu yang ingin dimenangkan dan ini jelas sangat merugikan banyak perusahaan yang ingin ikut dalam lelang pada paket tersebut baik untuk konsultan maupun pengerjaan kedua gedung tersebut.


“Kita harus sama-sama mengawal proses pembangunan yang ada di Kabupaten Sinjai,” harap Rola.


  • Syarif
     

 

loading...