Skip to main content

Serapan APBD Sulsel Rendah, Jufri Rahman Salahkan Enam OPD Ini

Bappenda Sulsel
Rapat Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan 1 Tahun 2019, di ruang Pola Kantor Gubernur, Senin (29/4/2019).

KABAR.NEWS, Makassar - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Setda Pemprov Sulsel, Jufri Rahman, menyebut ada 6 Organsiasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi dalang rendahnya realisasi fisik penyerapan anggaran.

 

Jufri mengatakan ke-6 ODP tersebut, yakni Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP), Dinas Kehutanan, Badan Pengubung Daerah, Rumah Sakit (RS) Khusus Ibu dan Anak St. Fatimah, RS Umum Daerah Haji Makassar, semuanya tidak menginput di aplikasi e-monev soal serapan anggaran.

 

Olehnya itu, Bappeda, kata Jufri terpaksa harus menyesuaikan dari persentase realisasi keuangan ke dalam persentase realisasi fisik, dengan asumsi bahwa mestinya realisasi fisik kegiatan sudah ada dalam kurung waktu 3 bulan pertama.

 

"Paling tidak, realisasi keuangan sama dengan realisasi fisik. Realisasi triwulan pertama tahun ini  5,26 persen sangat rendah jika dibanding periode yang sama pada triwulan tahun lalu sebesar 12,85 persen," ujar Jufri Rahman, saat  Rapat Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan 1 Tahun 2019, di ruang Pola Kantor Gubernur, Senin (29/4/2019).

 

Ada pun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemprov Sulsel untuk tahun 2019 sebesar Rp9.89 triliun akan dilaksanakan oleh 56 OPD meliputi 230 program sesuai nomenklatur.

 

"Hingga akhir triwulan 1 tahun anggaran 2019, dari 56 ODP realisasi keuangan-nya itu sebesar Rp520 miliar, rendahnya capaian karena adanya penyesuaian transaksi dari tunai dan non-tunai," pungkas Jufri.

 

Masalah lain, adalah penggabungan beberapa belanja rutin pada satu kode rekening kegiatan. Pengadaan barang dan jasa masih menyesuaikan dengan aturan baru dan proses pengadaan tanah atau pembebasan lahan belum clear. 


Andi Khaerul