Skip to main content

RUU Ketahanan Keluarga Atur Soal Ovum dan Donor Sperma

RUU Ketahanan Keluarga Atur Soal Ovum dan Donor Sperma
Ilustrasi donor sperma. (Adobe Stock)

KABAR.NEWS, Jakarta - Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketahanan Keluarga menjadi salah satu RUU yang masuk program legislasi nasional atau Prolegnas 2020 di DPR.


Sejumlah pasal dala, RUU ini banyak mengatur soal reproduksi, penyimpangan seksual hingga hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan terkait warga negara Indonesia. Setidaknya ada 4 pasal dalam RUU ini yang mengatur hal itu.


Pertama, Pasal 26 ayat (1) RUU Ketahanan Keluarga menyebut pasangan suami istri berhak melakukan reproduksi. Kemudian pada ayat (2) diatur reproduksi bisa dilakukan secara alamiah dan menggunakan teknologi perantara.


"Setiap suami istri yang terikat perkawinan yang sah berhak memperoleh keturunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan dengan cara alamiah atau teknologi reproduksi bantuan dengan menggunakan hasil pembuahan sperma dan ovum yang berasal dari suami-istri yang bersangkutan dan ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal," tulis RUU tersebut, dikutip dari CNN Indonesia, Selasa (18/2/2020).


Kedua, pasal 31 RUU itu melarang praktik jual beli sperma atau ovum untuk keperluan memperoleh keturunan. Pada ayat (2) juga melarang setiap orang untuk membujuk, memfasilitasi, memaksa, dan/atau mengancam orang lain untuk memperjualbelikan sperma ataupun ovum.


Ketiga, RUU Ketahanan Keluarga juga menyiapkan sanksi denda dan pidana bagi pelanggar dua hal tersebut. Pasal 139 menyebut orang yang memperjualbelikan sperma atau ovum diancam pidana penjara paling lama lima tahun dan denda palong banyak Rp500 juta.


Keempat, rancangan aturan ini mempidanakan orang yang sengaja membujuk, memfasilitasi, memaksa, dan/atau mengancam orang lain untuk memperjualbelikan sperma ataupun ovum.


"...dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)," tulis pasal 140.


Selain mengatur soal ovum dan sperma, ada beberapa pasal dalam RUU Ketahanan Keluarga yang mewajibkan orang dewasa untuk melaporkan yang mengalami penyimpangan seksual atau kerabatnya untuk melapor kepada petugas yang berwajib.

 

loading...