Skip to main content

Respon Yudikatif dan Legislatif Soal Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

kabar.news
Pelayanan di salah satu kantor BPJS Kesehatan. (KABAR.NEWS/Irvan Abdullah)
 

 

KABAR.NEWS, JAKARTA – Sebuah kebijakan mengejutkan diputuskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Meski sebelumnya Mahkamah Agung (MA) telah membatalkan Perpres 75 Tahun 2020 tentang kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Namun Presiden Jokowi  mengeluarkan Perpres 64/2020 yang kembali menaikkan iuran BPJS.

 

"Jika benar Presiden telah menerbitkan Perpres baru yang menaikkan (lagi) iuran BPJS, tentu sudah dipertimbangkan dengan saksama," kata juru bicara MA hakim agung Andi Samsam Nganro, Kamis (14/5/2020).

 

Andi menegaskan Mahkamah Agung (MA) tidak akan ikut campur dan tidak akan memberi tanggapan. Sebab, hal tersebut merupakan wilayah kewenangan pemerintah.

 

"Sedangkan MA hanya berwenang untuk mengadili perkara permohonan hak uji materiil terhadap peraturan yang kedudukannya di bawah undang-undang, dan itu pun apabila ada pihak yang berkeberatan bertindak sebagai pemohon, yang mengajukan ke MA," papar Andi.

 

MA meyakini Presiden dalam membuat Perpres yang baru tentu sudah mempertimbangkan semua aspek. Sebab, kalau toh iuran BPJS itu harus dinaikkan untuk kesinambungannya.

 

"Namun tentu juga Pemerintah mempertimbangkan isi putusan MA yang membatalkan Perpres No 75 yang lalu," ujarnya.

 

Desak Segera Dicabut

 

Pihak Legislatif DPR RI melontarkan protes. Menurut Wakil Ketua Komisi IX DPR Fraksi PKS, Ansory Siregar, Perpres 64/2020 Tentang Jaminan Kesehatan, yang menaikkan Iuran BPJS Kesehatan harus segera dicabut.

 

“Pemerintah tidak peka dengan situasi masyarakat yang sedang dilanda pandemi wabah Corona, di mana masyarakat sedang susah dan menderita,” kata Ansory dalam keterangan tertulisnya kepada Wartawan, Kamis (14/5/2020).

 

Pemerintah kata dia, juga tidak memberikan contoh/tauladan yang baik dalam penegakan Hukum  Apalagi berita kenaikannya ketika DPR sedang reses, sehingga tidak bisa melakukan rapat kerja dengan pemerintah.

 

“Untuk itu saya Ansory Siregar wakil ketua Komisi IX DPR dari Fraksi PKS mengusulkan supaya Perpres Nomor 64 tahun 2020 tentang kenaikan iuran BPJS Kesehatan, dicabut.”

 

“Di tengah-tengah kegembiraan masyarakat menyambut batalnya kenaikan iuran BPJS Kesehatan, muncul berita kenaikan lagi, pemerintah tidak peka dan tidak peduli terhadap perasan masyarakat,” lanjut Ansory.

 

Flower

 

loading...