Skip to main content

Perangkat Desa di Sinjai akan Digaji Setara ASN Golongan IIA

Perangkat Desa di Sinjai Akan Dapat Gaji Setara ASN Golongan IIA
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sinjai, Yuhadi Samad. (KABAR.NEWS/ Syarif)

KABAR.NEWS, Sinjai - Setelah Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyetujui bantuan anggaran penyetaraan penghasilan tetap (Siltap) dari pemerintah.


Kini, pemerintah pusat akan memberikan gaji kepada perangkat desa setara dengan gaji pokok Aparatur Sipil Negara (ASN) golongan II A pada tahun 2020 mendatang.


Baca juga: Kebun Warga Terbakar di Bulupoddo Sinjai, Ini Sebabnya

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Sinjai, Yuhadi Samad saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (21/10/2019).


Yuhadi menjelaskan, untuk di Kabupaten Sinjai sendiri, pihaknya saat ini sedang menindaklanjuti Peraturan Pemerintah (PP) nomor 11 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa.


"Regulasi tentang penghasilan tetap perangkat desa itu sudah kita tindaklanjuti dengan membuat regulasi turunan dalam hal ini berupa Perbup,” ungkapnya.


Selain itu, kata Yuhadi, Dinas PMD di sini hanya sebagai lembaga teknis dan nantinya akan dilakukan komunikasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Sinjai.


"Terkait dengan produk ini kami juga akan berkoordinasi dengan bagian hukum terkait dengan Peraturan Bupati Nomor 2 tentang pengelolaan keuangan desa," katanya.


Baca juga: Jeneponto Terima 167 Formasi CPNS di 2019

Pada regulasi tersebut kata dia, akan diatur penyesuaian penghasilan perangkat desa misalnya, Kepala Dusun, Kasi dan Kaur. Apalagi, memang selama ini masih ada aparat yang mendapatkan penghasilan dibawah aturan yang baru dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.


"Insyaallah mudah-mudahan ini juga bisa diberlakukan penyesuainnya mulai pada tahun anggaran 2020," harapnya.


Saat ini lanjut Yuhadi, draf regulasi tersebut sudah, tinggal akan dilakukan perbaikan-perbaikan. Disebutkan dalam aturan ini aparat nantinya akan mendapatkan penghasilan Rp2 juta lebih.


“Untuk nominalnya sendiri untuk posisi Kepala Dusun, Kasi dan Kaur itu berada disekitaran 2 juta lebih sesuai dengan ketentuan,” sebut Yuhadi.


Syarif/B

 

 

loading...