Skip to main content

Pansus Usulkan Pemakzulan Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Diminta Dibina

Pemakzulan Nurdin Abdullah di Tangan Hakim MA
Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah. (KABAR.NEWS/Irvan Abdullah)

KABAR.NEWS, Makassar - Pansus Hak Angket DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) telah merampungkan 7 poin rekomendasi yang nantinya disampaikan pada rapat paripurna yang diagendakan Senin (19/8/2019).

 

Ketua Pansus Angket DPRD Sulsel, Kadir Halid mengatakan, selama proses persidangan, terdapat sejumlah pelanggaran Undang-undang yang diduga dilakukan oleh Nurdin Abdullah selama 11 bulan memimpin Provinsi Sulsel.

 

Nurdin Abdullah diduga melanggar Undang - undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, UU nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan.

 

"Termasuk kalau misalnya ada dugaan tindak pidana korupsi dan kerugian negara berarti masuk dalam UU 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor," kata Kadir Halid, di Gedung DPRD Sulsel, Jumat (16/8/2019).

 

Kadir mengungkapkan, satu dari rekomendasi ini pihaknya menyerahkan kepada Mahkamah Agung (MA) untuk menilai pelanggaran UU yang dilakukan oleh Gubernur. Jika memenuhi syarat maka dilakukan pemakzulan.

 

"Pemakzulan itu di poin pertama jadi kita tidak melakukan pemakzulan tapi kita meminta kepada MA untuk menilai jadi kita akan kasi semuanya bekasnya baik BAP, rekaman kita serahkan ke MA," terang Kadir. 

 

Lanjut Kadir, jika penilaian MA terjadi pelanggaran hukum maka akan dikembalikan ke DPRD untuk dilakukan pemakzulan.

 

"Kalau ada unsur pelanggaran maka dimakzulkan begitu maksudnya," jelasnya.


Berikut 7 poin rekomendasi hasil sidang Pansus Angket DPRD Sulsel:


1. Mengusulkan kepada Mahkmah Agung (MA) untuk menilai dari pada pelanggaran Undang-undang yang diduga dilanggar Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah.

 

2. Merekomendasikan penyelidikan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) Kepada KPK, Kejaksaan dan Kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. 

 

3. Mengusulkan Kemendagri untuk melakukan pembinaan kepada Wakil Gubernur Sulsel.

 

4. Mengusulkan pemberhentian nama-nama terperiksa yang secara dan terbukti melakukan pelanggaran prosedur dan UU tentang pengangkatan 193 pejabat.

 

5. Merekomendasikan pemberhentian TGUPP Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel 

 

6. Merekomendasikan mengembalikan jabatan pimpinan prtama yang diberhentikan dan tidak sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku

 

7. Serta meminta kepada pimpinan DPRD Sulsel untuk menyatakan pendapat DPRD tentang pemberhentian Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah.

 

loading...