Skip to main content

Harga Ganti Rugi Belum Jelas, Pemilik Lahan Proyek KA di Maros Demo

Demo Proyek KA Trans Sulawesi
Aksi puluhan warga di depan kantor BPN Maros dan DPRD Maros memprotes ganti rugi lanah rel kereta api. (KABAR.NEWS /Fahrul)

KABAR.NEWS, MAROS - Puluhan warga Maros yang lahannya terkena jalur proyek Kereta Api Trans Sulawesi kembali melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Maros, Senin (16/9/2019).

 

Massa kembali mendatangi BPN Maros terkait tuntunan ganti rugi warga yang lahannya terkena jalur proyek KA yang belum menemui kesepakatan, Senin (16/9/2019). 

 

Kepala BPN Maros Arman Hasanuddin yang menemui massa menyampaikan, bahwa BPN hanya menjalankan tugas mendata warga yang tanahnya terkena jalur rel. Sementra yang bertugas menentukan harga adalah Tim Appraisal. 


Baca juga: TPA Antang Terbakar, Dinkes Makassar Buka Posko Bantuan Medis


"Yang menentukan harga itu Tim Appraisal, kami disini cuma mendata. Jadi harusnya kalian demo ke Tim Appraisal, jangan di sini" kata Arman. 

 

Sementara koordinator aksi Jufri mengatakan, ada kesan saling lempar tanggungjawab antara tim Appraisal dan BBPN. Menurutnya harus ada musyawarah ulang terkait penentuan taksir harga lahan, yang dianggap warga terlalu rendah. 

 

"Selama ini masyarakat tidak pernah diajak musyawarah, masyarakat cuma diundang dan diberitahu bahwa lahannya akan dilewati jalur kereta. Dan akan diganti rugi dengan harga sudah ditetapkan, dimana harga tersebut sangat rendah" jelas Jufri. 


Baca juga: Belum Sepenuhnya Padam, Api di TPA Antang Kian Mencemaskan


Jufri menambahkan, selanjutnya massa akan melanjutkan aksinya di DPRD Maros, aksi ini akan terus mereka lakukan sampai tuntutan warga terpenuhi. 

 

Berdasarkan data BPN, sebanyak 938 bidang tanah sepanjang 21,5 kilometer terkena proyek jalur KA. Tanah tersebut tersebar di 5 kecamatan antara lain: Kecamatan Bontoa, Lau, Maros Baru, Mandai, dan Kecamatan Marusu. 

 

Fahrul/A

 

 

loading...