Skip to main content

Dua Kali Mangkir, Danny Pomanto Terancam Dijemput Paksa

Danny
Moh Ramdhan Pomanto atau Danny Pomanto. (KABAR.NEWS/Irvan Abdullah)

KABAR.NEWS, MAKASSAR - Sidang Kasus dugaan korupsi dana hibah KPU pada Pilwalkot Kota Makassar kembali ditunda oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Makassar.

 

Sidang yang mendudukkan dua terdakwa, yakni mantan Sekretaris KPU Kota Makassar, Sabri, dan Bendahara KPU Kota Makassar, Habibi, ditunda lantaran mantan Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan 'Danny' Pomanto, kembali tak hadir sebagai saksi.


Danny kembali tidak hadir memenuhi panggilan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sehingga majelis hakim terpaksa harus menunda sidang untuk kali ke dua.


"Sudah dua kali dia (Danny) yang kita agendakan jadi saksi dalam sidang kasus ini tidak pernah hadiri panggilan sidang," ujar JPU Mudatsir, di Pengadilan Tipikor Makassar, Kamis (28/11/2019) kemarin. 


Padahal, kata dia, JPU telah dua kali melayangkan surat panggilan untuk menghadiri sidang kasus ini. Namun hingga saat ini Danny tak kunjung hadir.


"Saat panggilan pertama saksi (Danny) mangkir dari panggilan sidang sehingga sidang pekan lalu itu harus di tunda oleh hakim. Nah kali ini saksi kembali tidak menghadiri dengan alasan sedang berada di Jakarta," tandasnya.


"Makanya kita (JPU) meminta kepada majelis hakim untuk menunda sidang hari ini dan menjadwalkan ulang sidang tersebut pekan depan," sambungnya.


Mudatsir menandaskan, ini merupakan panggilan yang kedua terhadap Danny Pomanto. Jika tak hadir lagi pada sidang selanjutnya, maka jaksa bisa melakukan upaya panggil paksa dengan alasan tidak kooperatif dan menghambat proses sidang.


"Kalau tiga kali kita panggil secara patut lantas yang bersangkutan tidak kooporatif, pasti kita akan melakukan upaya panggil paksa," tegas Mudatsir.


Meski begitu, Ia berharap upaya jemput paksa tak perlu terjadi, dan meminta Danny Pomanto hadir sebagai saksi dalam persidangan untuk kasus tersebut. Sebab agenda sidang perkara ini harus berjalan sesuai dengan jadwal sidang yang telah di tentukan oleh majelis hakim.


Diketahui dalam kasus tersebut, Kedua terdakwa yakni eks Sekretaris KPU Makassar, Drs Sabri (51 tahun), dan Bendahara Pengeluaran KPU Kota Makassar, Habibi, didakwa telah melakukan penyimpangan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar tahun anggaran 2017 dan 2018 sebesar Rp60 miliar yang diduga diselewengkan terdakwa.



•Andi Frandi/A
 

 

loading...