Skip to main content

Dinas Perkim Luwu Rampungkan Pembangunan 2.817 Rumah Nelayan

Pemkab Luwu
Bupati Luwu, Basmin Mattayang, menghadiri sosialisasi UU nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman dan arah dan kebijakan program Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2019-2024 di aula pertemuan Bappeda, Senin (15/4/2019).


KABAR.NEWS, Belopa - Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Kabupaten Luwu, telah berhasil merampungkan pembangunan 2.817 unit rumah nelayan bantuan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).


Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Perkim, Suharjono M Anwar, pada sosialisasi UU nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman dan arah dan kebijakan program Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2019-2024 di aula pertemuan Bappeda, Senin (15/4/2019).


Baca Juga:


Suharjono melaporkan kepada Bupati Luwu, jumlah rumah tangga yang ada di Luwu, sebanyak 76.780 RT, data terakhir menunjukan jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) masih cukup besar yakni 10.643 unit. Walau telah ditangani oleh pemerintah melalui program BSPS sebanyak 4.309 unit.


"Jumlah keluarga yang tidak memiliki rumah sebanyak 6.731 KK. Jumlah yang tertangani oleh pemerintah melalui program rumah khusus yaitu 100 unit masing-masing 50 unit Rumah Khusus Nelayan di Desa Raja dan 50 unit di Kelurahan Larompong," ujarnya.


"Untuk rumah nelayan yang telah terbangun melalui pengembang sebanyak 2.817 unit dengan jumlah pengembang 32 pengembang. Jumlah rumah yang telah terhuni sebanyak 2.556 unit," tambahnya.


Sehingga disebutkan, total rumah yang dibangun oleh pemerintah plus yang dibangun oleh pengembang sebanyak 2.917 unit. "Walaupun pemerintah dan pengembang telah berupaya melalui beberapa program namun masalah perumahan," ujarnya.


Dalam kesempatan yang sama, Bupati Luwu, H. Basmin Mattayang, menyampaikan, di Luwu sudah tidak ada lagi rumah bocor karena atap, lantainya tidak lagi berlantaikan tanah, tidak lagi beratap daun rumbia.


"Kita melihat kondisi masyarakat di pesisir mengalami kemajuan, namun saya memperhatikan sehebat apapun orang Luwu tapi kehidupannya tetap dibawah standar. Saya berpikir apa yang terjadi di Luwu, saya lihat belum ada tempat penghidupan yang lain, fokus satu usaha atau pekerjaan," katanya.


Basmin mengatakan, yang perlu dilakukan yakni masyarakat harus betul didata apa sumber penghidupannya. "Oleh pemerintah pusat telah memberikan kelonggaran dalam UU nomor 23 tahun 2014 telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah," katanya.


Olehnya itu fokus pemerintah daerah saat ini melakukan pengentasan miskin harta dan miskin iman harus diperhatikan termasuk miskin ilmu.

 

loading...