Skip to main content

Dewan Mengeluh, Serapan Anggaran Kota Makassar Menurun di Triwulan III

Dewan Mengeluh, Serapan Anggaran Kota Makassar Menurun di Triwulan III
Pejabat Pemkot Makassar rapat Badan Anggaran (Banggar) bersama Anggota DPRD Makassar, Selasa (19/11/2019). (KABAR.NEWS/Andi Frandi).

KABAR.NEWS, Makassar - Anggota Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Kota Makassar, Aswar, mengatakan banyak dana serapan anggaran kota Makassar yang tidak terserap, katanya ini berdasarkan hasil dalam Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang dibahas beberapa waktu lalu.


Legislator Fraksi PKS ini menjelaska, bahwa ada anggaran di bawah 50 persen dan menjadikan banyak yang berkaitan dengan infrastruktur, itu tidak terserap.


Baca juga: Tak Netral Saat Pemilu, 15 Eks Camat Se-Makassar Resmi Non Job

"Kasian masyarakat yang tentunya harus mendapatkan manfaat dari anggaran itu," ungkap Aswar di gedung DPRD Makassar, Jalan AP Pettarani, Selasa (19/11/2019).


Menurut Aswar, kurangnya serapan anggaran diakibatkan bayak faktor, seperti tidak beraninya para pejabat atau walikota yang mengeksekusi kegiatan maupun program yang telah dianggarkan.


"Mestinya tidak perlu takut. Kalau itu sudah dianggarkan maka harusnya dilaksanakan," tegasnya.


Selain itu, dana kelurahan juga dianggap masih minim berada di angka 50 persen, lantaran program yang dijalankan sepanjang tahun 2019 stagnan bahkan tidak memiliki pencapaian kinerja signifikan.


"Salah satu penyebabnya tidak adanya anggota yang berstatus PNS di kelurahan. Sedangkan nomenklatur tentang pelaksanaan kegiatan mesti dilakukan orang yang berstatus PNS," sambungnya.


Baca juga: Hanya 5 CCTV Aktif Awasi Pelanggaran Hukum di Makassar

Sementara, Ketua Komisi A DPRD Kota Makassar, Supratman mengatakan, serapan anggaran di 15 kecamatan rata-rata hanya di angka 50 persen saja. Padahal, dana yang dikucurkan baik dari APBD maupun dari anggaran dari pusat sudah banyak.


"Ini sudah triwulan ketiga, sementara serapan anggaran minim sekali. Paling tinggi ada cuma 55 persen saja. Ya harusnya sudah sampai 70 atau 80 persen di bulan ini," keluhnya.


Adapun alasan yang masuk kepada Supratman, kendala yang dirasakan di kecamatan maupun kelurahan adalah kurangnya tenaga dan struktur pemerintahan dirasa tidak lengkap, misalnya seperti ada beberapa kelurahan yang tidak memiliki kepala seksi, sekretaris lurah, maupun bendahara.


Sementara, kelurahan khususnya sangat membutuhkan struktur tersebut untuk membantu pencairan dana. Hal itulah menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya resapan anggaran dan bahkan berdampak di pelayanan masyarakat yang tidak maksimal.


"Kecamatan Panakukang, di Kelurahan Paropo contohnya, di situ hanya satu kepala seksinya. Bagaimana mungkin mau pencairan kalau strukturnya tidak lengkap. Dana kelurahan hanya bisi dikelola ASN," sebutnya.


Dengan melihat masalah tersebut, Supratman meminta kepada Pj Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb melakukan mutasi atau menotadinaskan pejabat untuk turun ke kelurahan. Sebab anggaran kecamatan dan kelurahan berpotensi mengalami sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) dan berpengaruh pada pagu anggaran di 2020 juga bisa ikut menurun.


Andi Frandi/A

 

loading...