Skip to main content

Danny Pomanto: Pilwalkot Makassar Terancam tanpa Paslon

sengketa pilkada makassar
Moh. Ramdhan Pomanto saat diwawancarai di kediaman pribadinya Jalan Amirullah Makassar, Kamis (17/5/2018). (KABAR.NEWS/Ruslan)

KABAR.NEWS, Makassar - Moh. Ramdhan Pomanto mengatakan Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Makassar, bakal terlaksana tanpa diikuti oleh satupun pasangan calon.

Alasannya, kata Danny Pomanto, Panwaslu telah membatalkan Surat Keputusan (SK) KPU nomor SK 64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018

Pembatalan SK tersebut berimplikasi pada pembatalan pasangan calon Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi (Appi-Cicu) sebagai calon wali kota Makassar. 

Lebih lanjut dikatakan Danny Pomanto, merujuk pada putusan Panwaslu, Pilwalkot Makassar terancam tidak diikuti oleh kontestan satupun, baik dirinya bersama Indira Mulyasari Paramastuti maupun Munafri Arifuddin dan Andi Rachmatika Dewi. 

"Setelah SK 64 dibatalkan, maka tidak ada paslon satupun di Makassar. Tidak ada paslon karena pembatalan itu sah, jadi kalau ada yang bilang ada paslon di Makassar, kalau kita lihat pembatalan SK 64 saya kira membatalkan dua-duanya," kata Danny Pomanto saat konferensi pers di di Jalan Amirullah Makassar, Kamis (17/5/2018). 

Akibat dibatalkannya SK KPU oleh Panwaslu Makassar terkait penetapan pasangan calon tunggal, lanjut Danny menegaskan bahwa Pilwakot Makassar tanpa diikuti oleh paslon. 

"Pembatalan SK 64 tidak ada paslon di Kota Makassar itu intinya dan KPU tentunya tidak berdiri sendiri membuat SK sendiri, karena ini perintah UU," tambah Danny Pomanto 

Danny Pomanto mengaku heran, selalu saja ada yang mau membenturkan putusan Panwaslu Kota Makassar dengan putusan Mahkamah Agung (MA). Padahal dirinya sudah legowo dengan putusan itu dan pernah menjadi bukan calon selama 17 hari. 

Namun setelah dirinya menang di sengketa penyelesaian pemilu di Panwaslu, Danny bersama Indira mendapatkan kembali haknya sebagai pasangan calon melalui putusan Panwaslu. Hanya saja KPU tidak melaksanakan perintah dari Panwaslu. 

"Selalu dibenturkan dengan putusan MA dan PT TUN, ini sudah final dan mengikat selesai selama keluarnya SK sampai proses kita menang kemarin di Panwaslu. Itu 17 hari saya tidak menjadi paslon karena mengeksekusi keputusan MA. Dan TUN jadi ini bukan bertentangan. Pada saat munculnya SK baru dari Panwas ini masalah baru, MA dan TUN tidak beririsan," bebernya. 

  • Ruslan