Skip to main content

BPJS Kesehatan Putuskan Kerjasama, Dinkes Sulsel Dorong RS Raih Akreditasi

BPJS Kesehatan Putuskan Kerjasama, Dinkes Sulsel Dorong RS Raih Akreditasi
Ilustrasi BPJS Kesehatan. (INT)

KABAR.NEWS,Makassar- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) dalam hal ini Dinas Kesehatan (Dinkes) terus berupaya mendorong Rumah Sakit (RS) yang belum memiliki akreditasi. Sabtu (12/1/2019).

 

Pelaksanaan Tugas (Plt) Dinkes Bactiar Baso mengatakan pihaknya saat ini terus berkoordinasi dengan RS terkait, agar memberi pelayanan yang baik kepada masyarakat, untuk memperoleh akreditasi RS, sehingga BPJS Kesehatan bisa melanjutkan kerjasama.

 

Bachtiar Baso mengatakan kebijakan baru tersebut rupanya disambut baik oleh manajemen RS, khususnya yang belum memenuhi akreditasi. Apalagi jika tidak memiliki akreditasi, ia menyebut RS tersebut lambat laun akan tutup.

 

"Saat ini, 80 persen masyarakat kita sudah pakai BPJS Kesehatan, dan ada juga Kartu Indonesia Sehat (KIS). Pasien sekarang pakai BPJS semua, nah kalau misal di putus kontrak gara gara tak terakreditasi, siapa yang biayai operasional rumah sakit," ujar Bachtiar via telepon.

 

Diketahui, terdapat 105 RS di Sulsel, tercatat 75 sudah terakreditasi, ada 12 RS yang yang sementara masuk tahap pra registrasi dan selebihnya 18 RS belum samasekali mengurus akreditasi tersebut.

 

"Jadi batas waktu diberikan hingga Juni 2019, selama masa kebijakan ini, RS tetap bisa melakukan klaim pelayanan dari BPJS Kesehatan," ungkapnya.

 

Sebelumnya, Kepala BPJS Kesehatan cabang Makassar, M Ichwansyah Gani mengatakan, sudah memutus kerjasama dengan ke enam RS, karena tidak miliki standar akreditasi yang diatur dalam kerjasama dengan BPNS sebelumnya.

 

Rumah sakit yang dimaksud, diantaranya RS Elim Rantepao Kabupaten Toraja Utara, RS Stella Maris Makassar, RSKDIA Pratiwi, RSKDIA Sitti Fatimah, RSUD Datu Pancaitana Kabupaten Bone, sert RS Mega Buana Kota Palopo.

 

 

  • Andi Khaerul


 

 

 

 

loading...