Skip to main content

1,7 Juta PBI Minta Didata Ulang, Kadis Kesehatan: Yang Tidak Miskin Keluarkan!

BPJS Kesehatan
BPJS Kesehatan saat mensosialisasikan aplikasi Mobile Screaning di Puskesmas Pampang Makassar beberapa waktu yang lalu (KABAR.NEWS /Irvan Abdullah)

KABAR.NEWS, Makassar - Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemerintah Provinsi Pemprov Sulsel meminta Dinas Sosial (Dinsos) untuk mendata ulang 1,7 juta warga miskin Penerima Bantuan Iuran (PBI) gratis yang terintegrasi ke BPJS Kesehatan.

 

Hal tersebut diungkap Kadis Kesehatan, Bachtiar Baso baru-baru ini di Kantor Gubernur Sulsel. Menurutnya dari data 1,7 juta warga penerima PBI tersebut, belakangan ditemukan sekitar 200 ribu warga miskin yang belum tercover.

 

"Faktanya kita temukan, makanya kita minta itu didata ulang oleh Dinsos," ungkap Bachtiar, Sabtu (14/9/2019).

 

Kata dia pendataan ulang ini harus dilakukan agar menghasilkan data baru. "Jadi kalau ada penerima yang sudah dimungkinkan untuk dikeluarkan, kita keluarkan, agar yang 200 ribu warga miskin ini bisa tercover," ujarnya.

 

Lebih lanjut Bachtiar menyebut jumlah penerima PBI tersebut sudah cukup membebani APBD. Apalagi BPJS kesehatan akan menaikkan iuran hingga 100 persen.

 

"Kalau di kalkulasi artinya Rp 23 ribu dikalikan 1,7 juta ada sekitar Rp 191 miliar, belum lagi kalau iuran untuk PBI juga dinaikkan penyelenggara (BPJS), pasti akan memberatkan APBD kita," keluhnya.

 

Selain pendataan ulang, BPJS Kesehatan juga diharapkan tidak menaikkan iuran untuk PBI kelas III.

 

"Sebaiknya dipikirkan ulang, karena kami pikir jumlah PBI ini sudah berat, bayangkan kalau naik 100 persen, artinya Rp 46 ribu dikali 1,7 juta, itu tentu memberatkan sekali," pungkasnya. 

 

(Chaidir/CP/B)

 

 

 

loading...