IKP 2024: Bulukumba, Jeneponto dan Parepare masuk Daerah Rawan Tinggi Kecurangan

KABAR.NEWS, Makassar - Tiga daerah di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), masuk dalam daftar rawan tinggi kecurangan hingga rendah berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024 yang diumumkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI di.

Ketiga daerah tersebut adalah Kabupaten Bulukumba, Jeneponto dan Kota Parepare. Ketiga daerah ini masuk dalam daftar nasional IKP 2024 karena beberapa indikator.

"Bulukumba dan Jeneponto masuk daerah rawan tinggi secara nasional karena salah satu indikatornya adanya pemberhentian penyelenggara KPU oleh DKPP terkait politik uang," kata Ketua Bawaslu Sulsel, HL Arumahi, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (16/12/2022).

Secara nasional, Bulukumba masuk kategori rawan tinggi dengan persentase 63,19 dan Jeneponto 49,38 persen. Adapun Parepare, IKP 2024 menyebutkan daerah kelahiran BJ Habibie ini memperoleh indeks rawan tinggi sebesar 54,69 persen.

"Kasus Pilwalkot Parepare juga menjadi dasar Parepare masuk rawan," jelas Arumahi, seraya menambahkan bahwa kasus politik uang Pilkada 2018 turut memengaruhi mengapa daerah ini tercatat rawan tinggi nasional.

Petakan Daerah Rawan untuk Mitigasi

IKP 2024 yang diluncurkan Bawaslu RI pada Jumat hari ini diukur menggunakan 61 indikator dari empat dimensi, yakni sosial dan politik, penyelenggaraan pemilu, kontestasi, serta partisipasi.

Komisioner Bawaslu Sulsel, Saiful Jihad menambahkan, Sulsel secara umum masuk kategori rawan rendah IKP 2024. Tetapi ada beberapa kabupaten yang masuk rawan tinggi dan sedang untuk kategori tertentu.

Meski begitu, Saiful menjelaskan, indeks kerawanan ini diluncurkan Bawaslu bukan untuk kepentingan membuat ranking rendah, sedang dan tinggi. 

"Klasifikasi dibuat lebih pada kepentingan mitigasi dan pemetaan kondisi faktual di masing - masing daerah untuk memaksimalkan kerja - kerja pencegahan," kata Saiful dalam keterangan tertulis.

Saiful menekankan daerah masuk rawan tinggi dan sedang konflik Pemilu 2024 dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif. Tujuannya, agar kasus pemilu sebelumnya tidak terjadi

"Sedangkan yang rawan rendah, bukan berarti pasti aman. Jika antisipasi dan upaya pencegahan tdk dimaksimalkan, bisa jadi justru akan terjadi kerawanan yang berujung pada kualitas pemilu dan demokrasi menjadi terdagradasi," jelas Saiful Jihad.

Dia menandaskan IKP ini dapat menjadi rujukan penyelenggara pemilu dan stakeholder lain untuk secara bersama-sama menjaga dan mengawal proses demokrasi agar proses dan hasilnya berkualitas dan berintegritas.