HUT Makassar Tahun 2019 Sisakan Utang, Danny Pomanto: Urusannya Itu

Utang HUT Makassar tahun 2019 ternyata menyisakan utang sebesar Rp 479 Juta kepada PT Debindo Mega Promo.

HUT Makassar Tahun 2019 Sisakan Utang, Danny Pomanto: Urusannya Itu
Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Danny Pomanto. (Foto: KABAR.NEWS/Fitria Nugrah Madani)












KABAR.NEWS, Makassar - PT Debindo Mega Promo melaporkan Iqbal Suhaeb dan lima orang lainnya ke Polrestabes Makassar, Senin (12/4/2021). Pelaporan tersebut terkait utang HUT Kota Makassar pada tahun 2019 yang belum diselesaikan

Total nilai yang diketahui menjadi perkara yakni senilai Rp 479 juta lebih yang belum dilunasi ke PT Debindo Mega Promo di masa Pemerintahan mantan Penjabat (Pj) Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb. 

Hal ini direspon Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Danny Pomanto. Danny mengatakan enggan bertanggungjawab atas piutang pemerintah bukan di bawah masa Pemerintahannya. 

Kendati diketahui, Sekretaris Daerah Kota Makassar Muh Ansar dan Asisten I Pemkot Makassar Sabri disebut paling bertanggung jawab soal utang tersebut selain Iqbal Suhaeb. Danny bahkan mengkritik total anggaran yang dihabiskan untuk HUT pada masa itu. 

"Urusannya dia semua. Tanggung jawab dia, kan bukan masa pemerintahanku. Mahal sekali itu ulang tahun 1,2 (miliar). Saya saja undang 12 ribu orang biasa na Rp400 juta ji," ujar Danny saat dihubungi, Senin (12/4/2021). 

Danny mengatakan bahwa pihaknya sudah menanyai perkara tersebut kepada Iqbal. Dirinya menyayangkan anggaran HUT yang sudah ditetapkan pada APBD, namun tak sesuai realisasi. 

"Dia bilang saya bayar mi pak, berapa kau bayar, Rp400 juta. Kenapa kau cuma bayar 400 juta dari 1,2? Begitu tongji anggarannya yang ada di APBD. Terus apa salahnya orang tawwa, salahnya adalah kenapa direncanakan lebih daripada yang sudah ditetapkan. Kan begitu," papar Danny 

Danny juga mengatakan pihaknya tak akan mengakui hal tersebut sebagai utang belanja. Lebih lanjut, Danny mempertanyakan anggaran yang mencapai Rp1,2 miliar. Seharusnya kata Danny, utang belanja tidak lebih dari anggaran yang telah ditetapkan pada APBD. 

"Kan begini, kalau ditentukan Rp400 juta, ternyata uang di kas tidak ada, dibayar Rp200, itu utang belanja namanya Rp200-nya. Bukan Rp400 dibayar 400, tagihan Rp1,2. Urusannya itu, bukan urusan saya. Saya tidak akan mengakui sebagai utang belanja," ucapnya.

Penulis: Fitria Nugrah Madani/B