Skip to main content

Hotel Milik Kadis di Pemkot Palopo Tidak Penuhi Hak Pekerjanya 

Fhcv HP eh am
Hotel Safari yang berada di Jl. Andi Djemma No.49, Kota Makassar

KABAR.NEWS, Makassar - Manajemen Hotel Safari yang berada di Jl. Andi Djemma No.49, Banta-Bantaeng Kota Makassar disebut-sebut tidak memberikan gaji sesuai Upah Minimum Kota (UMK) Makassar 

 

Sesuai Rapat Pleno Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Makassar, bersama Dewan Pengupahan ditetapkan UMK Makassar adalah Rp. 2,941,270.

 

"Untuk gaji receptionist Rp.1.650.000, dan untuk gaji Roomboy Rp. 1.350.000, itu sudah masuk uang makan, selain itu BPJS ketenagakerjaan juga tidak ada" ujar salah satu pegawai Safari Hotel yang enggan disebutkan namanya kepada KABAR.NEWS, Senin (7/10/2019).

 

Sedangkan Alvin yang pernah bekerja sebagai receptionist beberapa bulan yang lalu di Hotel Safari mengatakan dirinya adalah korban dari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak yang dilakukan oleh pemilik hotel tanpa ada surat pemberitahuan ataupun surat teguran.

 

"Gaji saya satu bulan terakhir tidak dibayarkan juga, sudah beberapa kali saya ke hotel temui Pak Farid (owner) tapi hasilnya nihil," ujar Alvin via telephon. 

 

Menurut para pekerja hotel yang berada Jl. Andi Djemma No.49, Banta-Bantaeng Makassar ini, pemilik hotel bernama Farid Kasim Judas. Dia adalah Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKSDM) Palopo. Sebelumnya Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayananan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

 

Ketua Konfederasi Serikat Nusantara (KSN) Sulsel, Sanji mengatakan bahwa kenapa para buruh tetap bekerja walaupun gaji tidak sesuai UMR atau hak-haknya sebagai pekerja tidak didapatkan karena kurangnya informasi yang buruh dapatkan tentang hak-haknya ketika bekerja. 

 

Padahal semua hak-hak dan segala macam tentang aturan sudah ada dalam aturan pemerintah yang tertuang dalam UUD no 13 tahun 2003, tentang hak dasar normatif pekerja. 

 

"Diantara 6000 perusahaan yang ada di Makassar, hanya 500 perusahaan yang pekerjanya masuk dalam syarikat buruh," tambahnya

 

Selain itu juga dari pantauan kami dilapangan laporan para buruh yang masuk di Disnaker bagian pengawasan, ada beberapa yang ditindaki, ada juga beberapa yang tidak ditindaki. 

 

"Dan hukuman bagi para pengusaha yang melanggar dapat menerima hukuman 1 sampai 5 tahun penjara, dengan denda minimal Rp.100 juta dan maksimal Rp. 500 juta," tambahnya. 

 

Ia juga mengatakan bahwa kejadian yang terjadi pada Hotel Safari sudah kelewat batas.

 

Mustawaf Ansar/CP/B

 

loading...