Skip to main content

HMI Pertanyakan Alasan Bupati Maros Belum Cairkan Anggaran Bawaslu

HMI Pertanyakan Alasan Bupati Maros Belum Cairkan Anggaran Bawaslu
Ilustrasi Pilkada 2020. (KABAR.NEWS/Arya)

KABAR.NEWS, Maros - Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Butta Salewangang Maros, Jufriadi Juma, mempertanyakan alasan Pemkab Maros yang belum mencairkan anggaran Bawaslu untuk pelaksanaan Pilkada.


Jufriadi mengatakan anggota Panwascam se-Kabupaten Maros harus bekerja swadaya karena sejak dilantik 21 Desember belum menerima gaji, disebabkan anggaran yang tertuang dalam Naskah Hibah Perjanjian Daerah (NPHD) belum diberikan.


"Hmi sebagai mitra Bawaslu sangat menyayangkan perilaku pemerintah daerah yang tak kunjung mencairkan dana hibah sesuai aturan, padahal telah menanda tangani NPHD di November 2019 lalu," tegas Jufriadi di Maros, Jumat (3/4/2020).


Dia mengaku prihatin melihat nasib puluhan anggota Panwascam Maros apalagi pilkada tahun ini dipastikan tertunda. Padahal setahu Jufri, sejumlah pemerintah daerah di Sulawesi Selatan yang akan menggelar Pilkada Serentak 2020 telah telah mencairkan anggarannya.

 

Maka dari itu, dia mempertanyakan alasan Bupati Maros Hatta Rahman selaku kuasa pengguna anggaran tak memberikan dana hibah Pilkada Maros untuk Bawaslu.


"Tentu ini menjadi tanda tanya besar, kenapa kabupaten maros tidak mencairkan anggarannya sesuai aturan. Padahal di daerah lain semua terkait operasional pengawas adhoc telah didapatkan secara rutin tanpa kendala," tambahnya.


Sementara Bupati Maros Hatta Rahman, memilih hemat bicara mengenai anggaran Bawaslu yang belum dicairkan. Dia berasalan tak tahu. "Tidak kalau itu, kalau itu di luar," singkat Hatta saat ditanyai wartawan di gedung serba guna Maros.

 

Diketahui, anggaran Pilkada Maros yang disepakati untuk Bawaslu sebesar Rp11,4 miliar berdasarkan penandatanganan NPHD pada 1 November 2019.


Penulis: Fahrul/B

 

Flower

 

loading...