Hewan Ternak Terjaring Razia di Sinjai akan Dilimpahkan ke Pengadilan

Sinjai sudah punya Perda soal hewan ternak

Hewan Ternak Terjaring Razia di Sinjai akan Dilimpahkan ke Pengadilan
Pemasangan tanda (Ertag) hewan Ternak yang terjaring razia di Sinjai. (KABAR.NEWS/ Syarif)






KABAR.NEWS, Sinjai - Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, akan bertindak tegas dalam menertibkan hewan ternak yang masih berkeliaran, khususnya di wilayah perkotaan.


Hewan ternak yang terjaring razia akan dibawa ke kandang khusus yang sudah disiapkan di Lapangan Kompleks Kantor Bupati Lama.


"Hal ini dilakukan dikarenakan Satpol PP Sinjai berulang kali menertibkan hewan yang sama sehingga disinyalir tidak ada efek jera kepada pemilik ternak," ujar Kabid Ketertiban Umum Dinas Satpol PP dan Damkar Sinjai, Nur Adri, di Sinjai, Kamis (12/8/2021).


Hewan ternak yang ditangak akan diberi penanda khusus oleh Satpol PP Sinjai. Jika kemudian tertangkap lagi pada razia berikutnya, maka akan langsung dilimpahkan ke pengadilan.


"Selama ini memang belum ada yang dilimpahkan ke pengadilan. Kali ini tidak ada lagi dispensasi maka langsung kita limpahkan ke pengadilan untuk diadili jika ditemukan lagi ternak sama berkeliaran," kata Adri.


Selama ini kata Adri, Satpol PP dalam seminggu rutin melakukan razia ternak, bahkan itu dilakuka  tanpa ada pengaduan masyarakat.


Petugas Peternakan Kecamatan Sinjai Utara, Zulkifli Lubis. S. Pt, mengatakan penanda khusus atau Ertag yang dipasang kepada hewan bertujuan untuk penomoran pada hewan ternak agar mudah dikenali.


"Kita kerja sama dengan Dinas Satpol PP, jika ada hewan ditangkap kita yang lakukan penandaan, bukan itu saja termasuk memeriksa kesehatannya," jelasnya.


Masalah ternak yang berkeliaran di Kabupaten Sinjai sudah diatur dalam Perda nomor 4 tahun 2015. Dalam beleid itu, pemilik ternak yang hewan ternaknya terjaring razia akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda Rp30 ribu untuk satu ekor kambing/hari dan Rp50 ribu untuk ternak sapi per ekor per hari.


Perda nomor 4 tahun 2015 pasal 47 juga menerangkan bahwa pemilik ternak dilarang menambatkan ternaknya di fasilitas umum atau perkantoran.


Penulis: Syarif/B