Skip to main content

Hati-hati, Jual Kendaraan yang Masih Dicicil Bisa Dipidana

Fidusia
Remedial Head Mandiri Utama Finance Cabang Makassar, Harun saat ditemui di Mapolsek Panakukkang, Jumat (15/2/2019).


KABAR.NEWS, Makassar - Menjual kendaraan yang masih dalam proses kredit alias cicilan ternyata bisa dipidanakan. Apalagi jika kendaraan yang dijual itu tanpa seizin dari pembiayaan tempat kendaraan tersebut dikreditkan.


Polsek Panakkukang setidaknya telah menangani dua kasus seperti ini dan telah menahan tiga orang tersangka dan satu masih dalam daftar pencarian orang (DPO). Yang pertama adalah kasus penggelapan yang dilakukan oleh MLN dan SY, kedua adalah kasus yang dialami RSL dan YS. 


Baca Juga:


Remedial Head Mandiri Utama Finance Cabang Makassar, Harun mengatakan, agar masyarakat untuk berhati-hati melakukan transaksi jual beli kendaraan yang masih dalam masa kredit atau cicil.


"Hati-hati untuk tidak melakukan transaksi jual beli kendaraan yang masih dalam masa kredit atau tidak dilengkapi dengan BKPB karena disitu ada ancaman pidana terkait UU RI No No 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, pasal 35 dan 36. Yakni penjual bisa dikenakan penggelapan dan pembeli bisa dikenakan dengan penadah," katanya, saat ditemui di Mapolsek Panakukkang, Jumat (15/2/2019).


Lanjut dia, pada pasal 35 juga harus berhati-hati karena banyak praktik yang biasa dilakukan oleh beberapa masyarakat dengan mengajukan kredit dengan modus pinjam nama atau menggunakan nama orang lain. Hal seperti itu juga bisa dikenakan pidana dengan sangkaan pemalsuan identitas. 


Sementara itu, untuk proses eksekusi sendiri, harus dilakukan oleh penerima fidusia atau yang dikuasakan (debt kolektor). Tapi tentunya, kata dia, eksekutor ini adalah orang-orang yang memiliki kwalifikasi tertentu misalnya telah memiliki sertifikat dari Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia (SPPI) dan tidak melakukan penarikan secara serampangan serta harus melakukan penarikan secara adat dan etika yang ada.


"Soal eksekusi jaminan fidusia, tentunya sudah ada mekanisme-mekanisme yang mengatur itu seperti harus memiliki sertifikat SPPI," terangnya.


Sebelumnya, Polsek Panakukkang telah menetapkan empat orang tersangka. Dan kasus para pelaku telah ada tahap P21 dan juga masih ada yang bergulir di Mapolsek. Dan atas perbuatannya, mereka di persangkakan pasar 35 dan 36 UU Nomor 42 tahun 1999, tentang jaminan fidusia atau pasal 378 dan pasal 372  juncto pasal 55  ayat 1 dan pasal 56 ke 1e dan 2e KUHP. Hukumannya maksimal 5 tahun penjara.

  • Lodi Aprianto

 

loading...