Halangi Jurnalis Meliput, Pejabat BKSPDM Jeneponto: Saya Juga Wartawan

- Bisa dihukum pidana

Halangi Jurnalis Meliput, Pejabat BKSPDM Jeneponto: Saya Juga Wartawan
Pejabat Analisis Ahli Muda Pengembangan Kompetensi BKPSDM Jeneponto, Ibrahim. (Screenshot video)






KABAR.NEWS, Jeneponto - Enam wartawan di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, yang sedang melakukan kerja-kerja jurnalis dilarang meliput rapat sejumlah pejabat di Kantor Bupati Jeneponto, Selasa(31/5/2022).


Larangan meliput rapat itu dilakukan oleh Pejabat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumbder Daya Manusia (BKPSDM) Jeneponto bernama Ibrahim.


Selain melarang untuk mengabadikan momen rapat tersebut, Ibrahim yang menjabat Analisis Ahli Muda Pengembangan Kompetensi BKPSDM Jeneponto juga diduga mengusir para awak media dari lokasi rapat. 


"Nanti sebentar meliput setelah ini rapat, karena rapat ini tertutup," kata  Ibrahim.


Tak hanya itu, Ibrahim mengklaim jika dirinya adalah wartawan yang tergabung di salah media online dan lembaga. Padahal, Ibrahim merupakan ASN. "Saya juga wartawan media online dan anggota Join," klaim dia.


Selain itu, ketika para awak media menanyakan status kewartawannya atau sebagai ASN, Ibrahim berdalih sebagai penyiar radio.


"Sebenarnya begini, saya adalah penyiar radio," kata Ibrahim saat dicecar pertanyaan awak media. 


Tak sampai di situ, Ibrahim mengaku tak ada aturan yang mengikat jika ASN dilarang merangkap jadi jurnalis. "Adakah aturanya?," tanya Ibrahim.


Namun, ketika awak media meminta untuk menunjukkan kartu tanda anggota (KTA), Ibrahim tak mampu menunjukkannya. Dia hanya mempersilahkan keenam wartawan tersebut menanyakan hal itu kepada Ketua Jurnalis Online (Join) Jeneponto, Arifuddin Lau.


Sementara itu, salah satu pejabat yang ikut pada rapat tersebut mengaku jika rapat yang dibahas tidak tertutup. "Tidak ji," katanya.


Sekadar diketahui, aktivitas kerja Jurnalis dilindungi Undang-Undang. Bahkan, setiap orang yang merintangi kerja-kerja jurnalis bisa dihukum pidana sesuai Pasal 18 ayat 1 UU nomor 40 tahun 1999 tentang Pers


Adapun ASN, dilarang merangkap jadi wartawan tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS. Disebutkan, disiplin PNS adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan arau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.


Penulis: Akbar Razak/B