Skip to main content

Gugatan Ditolak MA, Kejari Eksekusi Eks Kepala BPN Maros ke Lapas Makassar

Bandara
Tiga terpidana kasus korupsi pembebasan lahan bandara saat meninggalkan kehari maros menuju Lapas Makassar.

 

KABAR.NEWS, Maros - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Maros kembali melakukan eksekusi terhadap eks Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Maros, Andi Nuzulia selaku terpidana kasus korupsi pembebasan lahan Bandara tahap dua Sultan Hasanuddin. 


Andi Nuzulia dieksekusi bersama dua orang terpidana lainya, yakni Hamka dan Hartawan.


"Yang dua atas nama Hartawan dengan Hamka dibawah ke Lapas Makassar, sedangkan Andi Nuzuliah di Rutan Makassar,"kata Agung Riyadi, Kasipidsus Kejari Maros, Jumat (30/11/2018).


Baca Juga: 


Diketahui, Ketiga terpidana tersebut  yakni eks Kepala BPN Maros Andi Nuzuliah pada saat itu menjabat sebagai Ketua Panitia Pengadaan Tanah (P2T) dalam pembebasan lahan bandara tahap dua, sedangkan Hamka dan Hartawan merupakan anggota satgas pembebasan lahan.


Ketiga terpidana tersebut dieksekusi menyusul keluarnya putusan Mahkamah Agung (MA) terkait penolakan Kasasi yang diajukan oleh Kejaksaan. Dengan adanya putusan penolakan dari MA ini, pihak Kejaksaan langsung melakukan eksekusi badan terhadap ketiga terpidana untuk melanjutkan sisa masa penahanan masing-masing. 


"Jadi eksekusi tiga terdakwa kasus pembebasan lahan bandara. Yakni Hamka merupakan Kepala Sub Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah BPN. Sementara Hartawan merupakan Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak Atas Tanah, dan Nuzuliah sendiri sebagai Kepala BPN Maros waktu itu,". Lanjutnya.


Eksekusi terhadap tiga terpidana  ini merupakan eksekusi yang  kedua kalinya, setelah menjalani sidang putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar pada (28/12/2017) lalu.


Dan mereka telah menjalani  hukuman penjara selama satu tahun. Namun karena mengikuti upaya hukum Banding dan Kasasi, terpidana dilepas beberapa bulan.


Berdasarkan putusan Majelis Hakim Tipikor Makassar kata Agung, Andi Nuzulia divonis tiga tahun penjara dan denda Rp 100 juta  subsider dua bulan penjara. Sedangkan Hamka dan Hartawan divonis masing-masing dua tahun penjara. Denda Rp 50 juta subsider satu bulan penjara.


"Setelah vonis di Pengadilan Tipikor, hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim terlalu ringan. Sangat jauh dari tuntutan jaksa. Makanya kami lakukan upaya Banding di Pengadilan Tinggi (PT)," terangnya.


Namun putusan PT hanya menguatkan putusan PN. Hal tersebut membuat jaksa melakukan Kasasi di MA. Namun hasil putusan di MA juga kurang memuaskan, dimana MA tetap menjatuhkan vonis tiga tahun penjara ke Nuzulia, denda Rp 100 juta. Jika Nuzulia tidak mampu bayar denda, maka diganti hukuman dua bulan penjara.


Dan MA hanya menambah hukuman penjara terhadap Hamka dan Hartawan, menjadi empat tahun enam bulan, denda Rp 200 juta, subsider enam bulan penjara. 


"Kalau upaya Kasasi untuk Nuzulia, hukumamnya tetap berdasar pada putusan hakim Tipikor dan PT. Sementara, hukuman Hamka dan Hartawan bertambah dari dua tahun ke empat tahun enam bulan," bebernya. 


Putusan itupun berbeda dari tuntutan jaksa, dimana  Nuzulia dituntut 10 tahun penjara, dan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 9 Miliar. Sementara Hamka dan Hartawan dituntut 7 tahun penjara, denda Rp 100 juta subider 6 bulan dan uang penganti kerugian negara, masing-masing Rp 9 Miliar.


Saat putusan Hakim Tipikor dan MA, uang pengganti tesebut ditiadakan. Jaksa juga mengaku heran dengan putusan hakim.


"Masing-masing terpidana ini, dituntut untuk membayar uang penganti sebesar Rp 9 miliar. Tapi hilang semua, saat putusan hakim," katanya.


Agung juga menjelaskan, lima terpidana kasus pembebasam lahan bandara telah dilanjutkan ketingkat Kasasi lantaran hukumannya dinilai terlalu ringan.


Tiga orang sudah ada putusannya, yakni Nuzulia, Hamka dan Hartawan. Sementara dua orang lainnya, yakni Kasi Survey Pengukuran dan Penataan Kota BPN, Hijaz Zainuddin serta Juru ukur, Muktar, masih menunggu putusan MA.


Untuk diketahui, Hijaz dan Muktar juga dijatuhi pidana dua tahun penjara dan denda Rp 50 juta. Padahal tuntutan tujuh tahun penjara.


Kelima pejabat BPN Maros ini ditetapkan terdakwa karena terlibat dalam proyek pembebasan lahan Bandara. Mereka terbukti  mark up atau penggelembungan anggaran saat  traksaksi jual beli lahan  seluas 60 hektar. Dimana seharusnya Rp 168 Miliar menjadi Rp 520 miliar.


"Kami masih menunggu hasil Kasasi dua tersangka lainnya. Baru tiga orang yang sudah keluar hasilnya. Kalau sudah ada, kami juga langsung eksekusi," pungkas Agung.

 

  • Asiz

 

loading...