Golkar dan Demokrat Makassar Terancam Didiskualifkasi dari Pemilu

* Hingga petang ini Partai Golkar dan Demokrat belum setor Rekening Kampanye ke KPU Makassar

Golkar dan Demokrat Makassar Terancam Didiskualifkasi dari Pemilu
Ilustrasi Pemilu 2024. (KABAR.NEWS/Irvan Abdullah)

KABAR.NEWS, Makassar - Partai Golkar dan Partai Demokrat di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, belum menyetor rekening dana kampanye atau RKDK kepada KPU setempat.


Imbasnya, Partai Golkar maupun Demokrat terancam dibatalkan sebagai peserta Pemilu 2024 di Kota Makassar. Hal itu karena RKDK adalah dasar atau rujukan untuk pengisian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yang sifatnya wajib.


Golkar dan Demokrat Makassar belum menyetor RKDK hingga hari terakhir penyetoran nomor rekening kepada KPU Makassar pada Senin (27/11/2023). 


"Hari ini batas penyetoran Rekening Dana Kampanye (RKDK). Sampai saat ini, masih ada 2 partai di Makassar yang belum menyetor RKDK-nya. Yakni Partai Golkar dan Partai Demokrat," kata Anggota KPU Makassar Divisi Teknis, Gunawan Mashar dalam keterangannya, Senin petang.


Gunawan Mashar menyebut, 16 partai sudah menyetorkan nomor rekening dan bukti RKDK kepada KPU Makassar. RKDK diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) nomor 18 tahun 2023 tentang dana kampanye.


RKDK wajib disetor kepada KPU satu hari sebelum masuk masa kampanye. Sementara masa kampanye Pemilu 2024 akan dimulai pada Selasa, 28 November 2023. 


"Untuk RKDK, KPU Makassar menunggu hingga pukul 23.59 wita, bagi partai yang belum menyetor RKDK-nya. Partai Golkar dan Demokrat belum menyetor RKDK sampai sekarang," jelas Gunawan Mashar.


Gunawan Mashar menekankan bahwa RKDK ini jadi bahan untuk pengisian LADK. Adapun batas LADK partai politik peserta Pemilu 2024 hingga 6 Januari nanti. Jika tidak disetor, partai bakal dicoret sebagai peserta pemilu sesuai pasal 118 ayat 1 PKPU nomor 18 tahun 2023.


"Dalam PKPU nomor 18 tahun 2023 tentang dana kampanye, diatur bahwa partai yang tidak menyetor LADK-nya tidak diikutkan dalam pemungutan suara pada wilayah tersebut," kata Gunawan Mashar.


Sekadar diketahui, RKDK adalah rekening yang menampung dana kampanye, yang dipisahkan dari rekening keuangan partai. Pada Pemilu 2024, badan usaha maupun perorangan dapat menyumbangkan bantuan kampanye partai melalui RKDK tersebut.


Bank diminta Pahami Golkar


Sekretaris Partai Golkar Kota Makassar, Wahab Thahir mengatakan, pihaknya belum dapat menyetor RKDK ke KPU disebabkan pihak bank meminta bukti dokumen akta pendirian partai.


Wahab Thahir yang juga Anggota DPRD Makassar menyayangkan kebijakan bank tersebut. Menurutnya, sebagai salah satu partai tertua, eksistensi Golkar tidak perlu dibuktikan dengan akta pendirian.


"Kami partai sudah lama berdiri. Lebih tua dari Bank. Seharusnya pihak Perbankan memahami hal tersebut," kata Wahab Tahir dilansir Rakyat Sulsel.


Sementara Partai Demokrat Makassar, telah menugaskan kadernya untuk mengurus RKDK yang belum disetor ke KPU Makassa hingga petang ini.


"Saya serahkan sama sekretaris dan bendahara dan LO partai yang urus," kata Ketua DPC Partai Demokrat Makassar, Adi Rasyid Ali.