Skip to main content

Gaji P3K Bakal Gunakan APBD, Gubenur Sulsel: Tunggu Persetujuan DPRD

GUBERNUR SULSEL
Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah. (IST)

 

KABAR.NEWS, Makassar - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akhirnya menerima putusan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan RB), soal penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) yang menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

 

Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah, mengatakan pemerintah pusat maupun daerah sama. Tapi yang membedakan adalah, jika pusat menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), daerah menggunakan APBD.

 

"Anggaran kita akan terbebani. Tapi semua ini komando pusat, jadi tidak ada itu dibilang pusat bilang begini, kita nantang, tidak bisa, kita ini kan NKRI," ucap Nurdin saat ditemui di Kantor Gubernur Sulsel, Senin (11/2/2019).

 

Nurdin tidak menyoal aturan tersebut. Namun terkait pencarian anggaran, harus melewati pembahasan dan pengesahan bersama DPRD Sulsel, untuk mempercepat rencana pembahasan perubahan anggaran APBD 2019. "Tidak mungkin uang itu kita belanjakan tanpa ada pengesahan DPRD. Jadi tidak mungkin pemprov melawan," katanya.

 

Sebelumnya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), Andi Arwien Aziz, mengatakan Pemprov Sulsel akan menggunakan APBD 2019, dana tidak terduga untuk menggaji tenaga P3K tersebut. ''Kalau memang harus pakai APBD, kita bisa lakukan pergeseran dana tidak terduga kita, saya rasa itu masih memungkinkan," ujarnya.

 

Andi Khaerul