Skip to main content

Gaji Dosen UIT; Mati Segan, Hidup Pun Enggan

KAMPUS UIT
Gedung kampus V Universitas Indonesia Timur (UIT) di Jalan Abdul Kadir Makassar. (IST)
 

KABAR.NEWS, Makassar - Persoalan pengupahan mencuat di Yayasan Universitas Indonesia Timur (UIT) Makassar. Beberapa dosen mengadukan Ketua Yayasan UIT, Haruna, ke Dinas Ketenagakerjaan Sulawesi Selatan. Mereka bahkan blak-blakan mengungkap soal pengupahan yang terjadi di lingkup kampus dengan beberapa fasilitas seperti mall, restauran, KFC dan hotel itu.

 

Setidaknya, ada 4 poin aduan pelanggaran yang dilaporkan ke Disnaker Sulsel. Pertama, gaji dosen tetap yang dibayar di bawah standar UMK (Upah Minimum Kota) Makassar. Kedua, BPJS tidak pernah terbayarkan. Ketiga, THR tidak sesuai. Keempat, gaji sering terlambat dibayar hingga berbulan-bulan. "Saya melaporkan itu bukan atas nama pribadi, tapi nama serikat dosen UIT yang menuntut upahnya," kata Zulkifli, salah seorang dosen di UIT belum lama ini.

 

Di tahun 2016, terdapat 74 dosen menuntut kejelasan soal pengupahan. Mereka mengadu ke Disnaker Kota Makassar sebelum persoalan ini dilimpahkan ke Disnaker Sulsel lantaran tidak menemukan titik temu. "Bayangkan saja, saya melaporkan dari tahun 2016. Andaikan dipercepat, mungkin kasus ini sudah selesai," ungkap Zulkifli.

 

Menurutnya, laporan yang masuk ke Disnaker Sulsel sudah dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk ditindaklanjuti dan dibuatkan berita acara. Disamping itu, upaya musyawarah dengan pihak yayasan telah dilakukan. "Namun sampai sekarang tidak membuahkan hasil," katanya.

 

Sejauh ini, dikatakan Zulkifli, sudah ada beberapa dosen yang menerima gajinya. Ada juga yang belum. Sedangkan gaji untuk dosen tetap, tetap dibayar. Namun sering terlambat 2 hingga 3 bulan tanpa ada penyampaian. "Nanti kita yang konfirmasi sendiri. Mereka beralasan mahasiswa kurang," ungkap Zulkifli.

MAHASISWAUITRatusan mahasiswa dari Aliansi Mahasiswa Farmasi Universitas Indonesia Timur (UIT) Menggugat, menggelar aksi unjuk rasa di ruas Jalan AP. Pettarani dan Hertasning Makassar, Senin (8/5/2017). (KABAR.NEWS/Arya Wicaksana)

 

Selain itu, lanjut dia, gaji dosen UIT masih di bawah standar minimum atau sekitar Rp1,5 juta per bulan. Bahkan tiga tahun sebelumnya hanya Rp400 ribu hingga Rp800 ribu per bulan. Belum lagi BPJS dibebankan ke dosen masing-masing. "Pihak yayasan berdalih pembayaran upah berdasarkan laporan rektor," katanya.

 

Senada, Amir dan Azhar Jabur, dua diantara dosen yang mengajar di Fakultas Hukum UIT ini, mengaku belum mendapatkan haknya. Amir mengaku selama 9 bulan aktif mengisi perkuliahan, upah honornya tidak dibayar. "9 bulan mengajar di UIT, mengisi secara rutin mata kuliah, tapi selama itu (9 bulan) honor saya tidak dibayar," ungkap Amir kepada KABAR.NEWS, Rabu (4/6).

 

Senasib dengan Amir, Azhar Jabur juga mengaku sejak 20 bulan terakhir mengisi kuliah, haknya sebagai dosen belum dipenuhi Yayasan UIT. Menghadapi kondisi itu, Azhar tak tinggal diam. Ia kemudian mempertanyakan ke pihak yayasan. Namun yayasan yang dipimpin Haruna itu, tak memberi solusi. "Saya sudah 20 bulan tidak pernah terima honor mengajar," katanya.

 

Di 2016, Azhar Jabur menerima upah Rp975.000. Selang beberapa bulan, gajinya dihentikan dengan alasan tidak memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN). Ia pun mengurus di tahun 2017. "Di situ saya dapat Rp1,5 juta. Tapi diberhentikan lagi dengan alasan, tidak ada pangkat akademik. Jadi diberhentikan sampai 2018 sekarang," katanya.

 

"Banyak alasan yayasan, katanya tidak punya pangkatlah. Saya pernah tanya bagian PAU, kenapa saya tidak terima honor sementara yang lain terima," tutur Azhar. Akibatnya, Azhar harus istirahat dari kuliah doktoral lantaran tidak memiliki biaya.

 

Azhar mengaku sempat mendengar alasan penyebab gaji yang belum dibayarkan pihak Yayasan UIT. Menurut yayasan, mereka tidak ada uang karena kekurangan mahasiswa. Bekerja tanpa digaji, Azhar harus gigit jari.

 

Sebab, putrinya batal mengikuti pendidikan di perguruan tinggi negeri lantaran tak punya biaya. "Anak saya masuk Unhas. Jadi selama saya tidak digaji 1 tahun itu, anak saya tidak jadi kuliah karena tidak ada pembayaran," katanya.

 

Azhar menjelaskan, setiap dosen memiliki waktu atau jadwal pengajaran yang berbeda. Khusus dirinya, Dekan FH UIT yang mengatur jadwal mengajarnya. "Saya tidak mengajar setiap hari. Tapi sesuai jadwal yang ditetapkan dekan, saya mengajar tiga kali dalam sepekan. Mulai dari Senin, Sabtu dan Minggu. Khusus hari Minggu kita ajar mahasiswa dari polisi, tentara dan PNS dari daerah," ujarnya.

 

Di kampus UIT, bukan sekadar gaji dosen yang menunggak, tapi ada dosen yang digaji dengan paket voucher. Hal itu dialami Sukardi Seidi, dosen sekaligus mantan dekan dari salah satu fakultas di UIT. "Kalau voucher saya tidak menganggap gaji, karena tidak ada aturan voucher itu masuk daftar gaji," ungkap Sukardi.

 

Dia mengaku sudah beberapa kali mengalami pemotongan gaji tanpa sebab dan penjelasan dari pihak Yayasan UIT. Sukardi mengaku tak tahu ke mana potongan gajinya tersebut. "Umumnya orang terima gaji ada slip gaji, ini tidak ada. Yang muncul di print cuma Rp650 ribu. Ke mana Rp200 ribu itu. Harus jelas peruntukannya. Itulah yang terjadi sampai sekarang. Tidak ada SK (Surat Keputusan) soal gaji dosen," ungkap Sukardi.

 

Rektor UIT: Mereka Harus Berurusan Dengan Yayasan

REKTRUITRektor Universitas Indonesia Timur, Prof Basri Wello. (IST)
 

Rektor UIT Prof Basri Wello tak menampik hal itu. Menurutnya, persoalan dosen tidak digaji adalah urusan yayasan. "Tidak ada campur tangan rektorat. Karena mereka diangkat dan digaji oleh yayasan. Yayasan yang angkat. Jadi mereka harus berurusan dengan yayasan," kata Prof Basri.

 

Prof Basri juga tak menanggapi soal upah dosen dipengaruhi jumlah mahasisswa. Namun dijelaskan sang rektor, jumlah mahasiswa UIT saat ini sekira 3000-orang. Sedangkan jumlah dosen di UIT lebih dari 200 orang. "(Dosen) berstatus PNS lebih dari 20 orang. Selebihnya adalah dosen yayasan," terang Prof Basri kepada KABAR.NEWS, Selasa (10/7).

 

Kepala Dinas Tenaga Kerja Sulsel, Agustinus Appang mengatakan, persoalan pengupahan dosen UIT sudah dilimpahkan ke provinsi setelah tidak menemukan penyelesaian di Disnaker Kota Makassar. "Kita sudah tangani, karena masuk pada aspek normatif pengawasan dan mediasi. Ketika telah mentok pada aspek itu, maka berdasarkan aturan perundang-undangan kita limpahkan ke aparat penegak hukum," kata Agustinus, Senin (16/7) kemarin.

 

Persoalan antara dosen dan Yayasan UIT, kata dia, ada ketidaksesuaian. Baik dalam konteks sistem pengupahan maupun proses pendidikan yang ada. "Tugas kita hanya mengidentifikasi persoalan. Karena tidak ada titik temu, kita limpahkan ke penyidik aparat penegak hukum," akunya.

 

"Jika Kurang dari Rp2,6 Juta, Itu Pelanggaran"

disnakerKepala Dinas Tenaga Kerja Sulsel, Agustinus Appang. (KABAR.NEWS/Andi Khaerul)

 

Menurutnya, sepanjang memenuhi aturan sesuai standar UMK sebesar Rp2.6 juta, tentu tidak termasuk pelanggaran. "Jika kurang dari itu, jelas ini sebuah pelanggaran. Apalagi kalau sudah tertuang dalam kontrak kesepakatan," jelasnya.

 

Lantas bagaimana Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah IX Sulawesi melihat itu?, Prof Jasruddin Daud lebih melihat pada konteks sanksi. Sebab di tahun 2015, tercatat 19 perguruan tinggi di Sulawesi Selatan dinon-aktifkan (dihentikan pelayanannya oleh Kemenristek-Dikti). Termasuk UIT Makassar.

 

Status non-aktif atau tidak mendapat pelayanan dari Kemenristek-Dikti tersebut merupakan pukulan tersendiri bagi pengurus yayasan dan pengelola UIT. Menurut dia, sanksi dalam waktu singkat bisa dicabut kalau ada kompromi dari pengelola. "Karena saya lihat UIT tidak rumit. Kuncinya satu, ada di pengelola," ujar Prof Jassruddin saat ditemui di Kampus UMI, Selasa (10/7).

 

Pihak Kopertis sendiri masih membutuhkan informasi yang cukup untuk permasalahan yang tengah dihadapi UIT. Kopertis harus melakukan konfirmasi terhadap semua unsur yang ada di UIT. "Dari situ kita bisa mengambil satu kesimpulan solusi untuk UIT," tandasnya.

 

Menurut dia, UIT merupakan salah satu aset yang dimiliki kopertis. Olehnya itu, Kopertis terus berupaya agar sanksi segera dicabut. "Karena di kepala kita UIT adalah aset. Ketika ada komitmen yang kuat dari pengelola, kita berupaya agar kementerian cepat mencabut sanksi itu. Tapi kalau tidak, kita kembalikan ke kementerian. Jadi sekarang kami bekerja keras agar sanksinya cepat dicabut," ujarnya.

 

Harus Berkompromi

kopertisKoordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah IX Sulawesi, Prof Jasruddin Daud. (IST)

 

Cara paling tepat bagi perguruan tinggi swasta yang bermasalah adalah harus mau berkompromi. Yayasan dan rektor tidak boleh kisruh. "Tapi memang (di UIT) yayasan tidak membayar (gaji) dosen," katanya.

 

"Tapi kami terus berupaya mendorong yayasan agar membayar itu. Mereka (dosen) adalah kelompok intelektual yang harus diberi penghargaan yang layak, mereka sudah bekerja mencerdaskan anak bangsa. Jadi kenapa mereka tidak dibayar," ujarnya.

 

KABAR.NEWS coba mengkonfirmasi Ketua Yayasan UIT Makassar, Haruna, di gedung kampus V yang terletak di Jalan Abdul Kadir Makassar, namun Haruna tak berada di tempat. Informasi yang diterima, Haruna sedang berada di Jakarta. Salah seorang pegawai kepada KABAR.NEWS mengaku tak berani memberikan nomor telepon Haruna.

 

  • Ulfa - Andi Khaerul - Arya Wicaksana