Fraksi PPP Soroti Event Tak Sesuai Slogan Bantaeng Beriman

- Kegiatan expo kecakapan hidup

Fraksi PPP Soroti Event Tak Sesuai Slogan Bantaeng Beriman
Rapat paripurna pembahasan LKPJ di DPRD Bantaeng.(IST/HO)






KABAR.NEWS, Bantaeng - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, menuai sorotan dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengenai event Expo Kecakapan Hidup yang baru-baru ini digelar.


Kritikan tersebut disampaikan oleh Anggota Fraksi PPP DPRD Bantaeng, Hasanuddin, saat membacakan pandangan umum fraksinya pada rapat paripurna LKPJ ABPD di DPRD Bantaeng, Jumat (17/6/2022).


Dia mengkritisi terkait kegiatan expo Kecakapan Hidup yang dalam pelaksanaannya didapati penari dan Live Music yang dinilai terlalu vulgar menampilkan tubuh. Menurut dia, kegiatan ini menjadi kontroversi di tengah-tengah masyarakat. 


"Dan hal ini tidak sesuai dengan Slogan "Bantaeng Baik, dan Bantaeng Beriman," kata Hasanuddin dalam keterangan tertulisnya, Jumat.


Fraksi PPP sebagai pemilik kursi terbanyak di DPRD Bantaeng memperingati seluruh elemen agar tidak menggelar kegiatan serupa. Menurut dia, hal ini sangat merusak citra daerah yang berjuluk Butta Toa.


Selain itu, Hasanuddin mewakili Fraksi PPP juga mengajak semua pihak masyarakat untuk saling bahu membahu mencegah banjir yang kerap kali terjadi di Bantaeng.


"Sudah saatnya ada keterpaduan di antara kita semua, bertindak dan berkata 'Setop Banjir' dengan mendiagnosa secara komprehensif penyebab banjir dan di-follow up dengan solusi dan proteksi penyebab terjadinya banjir. Tanpa saling menyalahkan diantara kita," jelas Hasanuddin.


Sebelum rapat di mulai, Fraksi PPP memberikan ucapan selamat atas dicapainya Opini Wajar Tanpa Pendapat (WTP) yang Ke-7 kalinya.


"Izinkan kami dari Fraksi PPP; kembali menyampaikan selamat kepada kita semua atas kemampuan mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-7 kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2021. Semoga Opini WTP ini, dapat kita jaga dan mempertahankannya sebagai wujud komitmen akuntabilitas, baik kepada Tuhan maupun kepada negara," kata dia.


Pada pembahasan LKPJ APBD Tahun Anggaran 2021, Ia mempertanyakan beberapa hal terkait Pendapat Asli Daerah (PAD) yang tidak sesuai target dan terdapat Margin yang sangat lebar antara yarget dan pencapaian. Dimana hal yang sama juga terjadi pada Pos Belanja dan Pendapatan. 


Fraksi PPP juga mempertanyakan persentase pencapaian RKPD, SOP pengelolaan Tunjangan ASN hingga SOP pengelolaan Aset Daerah.


Penulis: Akbar Razak/B