Fraksi PPP Bantaeng minta Insentif Pegawai Honorer Ditambah
- Peran pegawai honorer dianggap sangat besar dibanding PNS
Arya Wicaksana 
KABAR.NEWS, Bantaeng - Ketua DPRD Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, Hamsyah Ahmad mengusulkan kenaikan atau penambahan insentif tenaga honorer sesuai kinerja masing-masing.
Hal itu disampaikan, saat Fraksi PPP menyetujui Ranperda tentang Pertanggungjawaban dan Pelaksanaan APBD 2021 menjadi Peraturan Daerah (Perda) di Gedung DPRD Bantaeng, Selasa (28/6/2022).
Hamsyah mengatakan pemerintah tidak boleh memandang sebelah mata tenaga sukarela yang sudah berperan lebih ketimbang Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS.
Apalagi kata dia, gaji honorer saat ini hanya Rp 500 ribu perbulan saja. Upah itu tergantung pada kegiatan yang dikerjakan.
"Kalau sekarang dia dalam bentuk kegiatan belum diatur dalam bentuk intensif kecil Rp500 sampai Rp1 juta, tergantung kegiatan yang ada. Intinya sesuai kegiatan yang mereka kerjakan," kata Hamsyah kepada KABAR.NEWS via telepon, Rabu (29/6/2022).
Dia menyayangkan jerih payah tenaga honorer hanya dihargai Rp500 ribu per bulan. Sebagai wakil rakyat, dia me haku akan senantiasa memperjuangkan nasib honorer sampai menjadi ASN atau P3K.
Ia juga mendukung sikap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantaeng dalam mempertahankan nasib tenaga honorer.
"Fraksi PPP juga menyarankan agar dilakukan penataan dan beberapa perbaikan agar tenaga honorer tersebut di tempatkan di pos pos penting dan menjadi tenaga yang benar-benar dibutuhkan oleh instansi terkait," jelasnya.
Selain persoalan mengenai tenaga kerja honorer tersebut, Fraksi PPP DPRD Bantaeng juga menekankan saran terkait penanggulangan dan pencegahan bencana banjir di Butta Toa ini.
"Direkomendasikan perlu dan mendesaknya penyelesaian penyebab banjir secara holistic-integral, hulu-hilir tanpa ego sektoral dan saling menyalahkan. Sebab dan dampaknya bisa kita temukan dan selesaikan secara bertahap," tegasnya.
Hamsyah menandaskan masalah banjir merupakan atensi Fraksi PPP. Penanganan masalah ini dianggap mendesak sebab terjadi di pusat perekonomian masyarakat, seperti di Pasar Sentral Bantaeng.
Penulis: Akbar Razak/B
