Fraksi NasDem Desak Pertamina Perlancar Distribusi BBM di Sulsel
Terjadi kelangkaan di sejumlah daerah
Arya Wicaksana 
KABAR.NEWS, Makassar - Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah SPBU di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) kembali terjadi. Penyebabnya, minim suplai BBM ke sejumlah daerah beberapa pekan terakhir.
Hal ini menyebabkan sehingga sejumlah kalangan menyampaikan aspirasi kepada Wakil ketua DPRD Sulsel, Syaharuddin Alrif dari Fraksi Partai NasDem untuk mencari solusi.
"Hari ini dan beberapa Minggu sebelumnya kendala masyarakat BBM langkah, baik di solar, Dex, pertalite, pertamax dan sejenisnya," kata Wakil ketua DPRD Sulsel, Syahruddin Alrief saat menerima aspirasi dari anggota DPRD Maros di kantor DPW NasDem Sulsel, Sabtu (16/10/2021).
"Dan tentu saya sebagai wakil ketua DPRD Sulsel, sore ini mendapat kunjungam di DPW NasDem Sulsel, teman-teman DPRD dari Maros datangi untuk sampaikan aspirasi terkait langkahnya bahan bakar minyak di Maros dan beberapa daerah di Maros," sambung Syahar.
Lanjut Sekretaris DPW NasDem Sulsel, menyebutkan bahwa kedatangan wakil rakyat dari Maros. Mereka minta Pertamina wilayah Sulsel mempercepat distribusi kiriman ke SPBU.
Dia meminta, jangan sampai lambannya distribusi BBM mengganggu perekonomian di Sulsel. Syahar mengakau dalam sehari mendapat laporan masuk cukup banyak.
"Kami harap pertamina tuntaskan dan dituntaskan. BBM merupakan kebutuhan dasar masyarakat semoga teratasi," harap Syahar.
Sebelumnya, Supervisor Communication & Relations Patra Niaga Regional Sulawesi Taufiq Kurniawan, mengatakan, pihaknya selalu mendistribusikan BBM ke SPBU sesuai permintaan.
"Jadi kalau ada stok krisis itu kurang dari tiga hari itu sudah kita layani di SPBU seperti itu. Jadi semua SPBU itu terpantau dan bisa dilihat monitoring itunya real time," kata Taufiq kepada KABAR.NEWS, Senin (4/10/2021).
Taufiq menampik jika BBM disebut langka. Menurutnya hal itu karena meningkatnya volume konsumsi BBM diakibatkan imbas dari turunnya level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang turun ke level dua.
"Yang imbasnya PPKM level dua itu turun. Jadi industri-industri mulai menggeliat lagi. Itu sama juga waktu sebelum Pilkada case-nya juga seperti itu peningkatan volume transaksi akibat industri mulai aktif lagi. Imbas PPKM-nya yang turun," terangnya.
