Fraksi Golkar DPRD Parepare Tolak Interpelasi TPP ASN yang Diwacanakan NasDem

*Dianggap tidak terkait kepentingan masyarakat umum

Fraksi Golkar DPRD Parepare Tolak Interpelasi TPP ASN yang Diwacanakan NasDem
Anggota Fraksi Golkar DPRD Parepare, Kaharuddin. (IST/HO)






KABAR.NEWS, Parepare - Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Parepare menanggapi soal keinginan pengajuan hak interpelasi Fraksi NasDem karena penundaan pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN Pemkot Parepare.


Anggota Fraksi Golkar DPRD Parepare, Kaharuddin Kadir menilai, usulan hak interplasi itu menunjukkan kapasitas anggota dewan tersebut yang bisa menjadi penilaian masyarakat.


“Jadi saya kira momentumnya tidak tepat. Justru ini bisa menjadi penilaian masyarakat, betapa tidak dewasanya kita dalam melihat persoalan,” kata Kaharuddin dalam keterangan tertulis, Senin (9/5/2022).


Mantan Ketua DPRD Parepare ini menjelaskan, hak interpelasi di dalam aturan diperbolehkan. Tetapi, ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Salah satunya minimal lima anggota DPRD dari fraksi berbeda yang mengusulkan.


Dia menekankan, masalah yang akan diusulkan menjadi hak interpelasi adalah harus yang menyangkut kepentingan masyarakat secara umum dan luas.


“Kalau mencermati isu yang diangkat ini sebenarnya tidak perlu dilakukan hak interpelasi karena Pak Wali sudah menjelaskan bukan tidak mau memberikan (TPP). Hanya menunda karena indikatornya tidak jelas,” ungkap Kaharuddin.


Dia mengungkapkan, bukti Wali Kota Parepare Taufan Pawe ingin memberikan TPP kepada ASN adalah usulan pada APBD 2022 dengan anggaran senilai Rp38,6 miliar. Namun kepala daerah berlatar belakang profesional hukum itu menunda karena faktor kehati-hatian.


“Kalau kepala daerah mengusulkan dalam APBD itukan artinya dia setuju cuma karena karena faktor kehati-hatian dan persoalan hitung-hitungannya harus jelas makanya ditunda. Karena jika tidak melewati proses yang ketat bisa menimbulkan masalah baru,” tegas Ketua Komisi II DPRD Parepare ini.


Kaharuddin mengingatkan, salah satu masalah baru yang bisa timbul dalam TPP ini adalah kecemburuan ASN antar unit kerja.


“Saya kasih contoh ada pejabat yang terima sampai Rp29 juta per bulan. Ada juga kepala dinas menerima Rp20 juta per bulan. Sementara ada kepala dinas lain hanya Rp5 juta,” bebernya.


“Bahkan ada kepala bidang bisa menerima sampai Rp12 juta per bulan, sementara kepala dinasnya cuma Rp5 juta. Ini kan bisa memicu masalah baru,” lanjut Kaharuddin.


Sehingga dia kembali menegaskan, bahwa hak interpelasi yang diajukan anggota Fraksi NasDem tidak tepat.


“Tidak layak dilakukan interpelasi. Saya kira masyarakat jauh lebih cerdas dalam menilai. Karena kalau kita mau mengajukan interpelasi jika situasinya carut marut. Ini kan tidak juga,” tandas Kaharuddin.


Pemkot Parepare sementara menunggu persetujuan dari Kemendagri dan Kementerian Keuangan. Tak hanya itu, Wali Kota Taufan Pawe telah menugaskan jajarannya untuk berkonsultasi dengan BPKP mengenai pencairan TPP.


“Pemkot Parepare sudah anggarkan di APBD sebesar Rp38,6 miliar untuk TPP ini untuk sekitar 1.600-an ASN. Jadi kita harap bersabar dulu. Berlaku memang sejak Januari tetapi kan ada proses sebelum pencairan,” kata Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Parepare, Jamaluddin Achmad.


Penulis: Arsyad/C