Fraksi Gerindra & NasDem Makassar Ingatkan Rudy Jangan Lelang Jabatan

- Dianggap buang-buang anggaran

Fraksi Gerindra & NasDem Makassar Ingatkan Rudy Jangan Lelang Jabatan
Pj Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin (kanan) melantik sejumlah pejabat Eselon Tiga dan Eselon Empat di Kantor Balaikota Makassar, Jumat (4/9/2020).












KABAR.NEWS, Makassar - Dua Fraksi di DPRD Kota Makassar memberi peringatan keras kepada Pj Wali Kota, Rudy Djamaluddin yang tetap ngotot untuk melakukan lelang jabatan dalam waktu dekat.


Peringatan tersebut datang dari anggota Komisi A bidang Hukum dan Pemerintahan, DPRD Kota Makassar, Kasrudi. Legislator Gerindra menilai lelang jabatan bukanlah sesuatu yang urgent. Dia menilai lelang jabatan hanya buang-buang anggaran di tengah pandemi yang butuh penanganan serius.


"Kalau sampai jadi (lelang jabatan), saya akan terus berteriak. Itu tidak boleh sebenarnya. Ini buang anggaran di masa pandemi," kata Kasrudi lewat sambungan telepon, Rabu (6/1/2021). (Lihat juga: Klaim Tak Melanggar, Rudy Ngotot Lelang Jabatan Pemkot Makassar)


Padahal, kata legislator Gerindra itu masih banyak persoalan yang belum tuntas, mulai kasus Covid-19 yang masih terus naik, sampai curah hujan yang tinggi. "Kami akan pantau dan memberi warning kepada Pemkot jika ingin melakukan lelang jabatan dalam waktu dekat," geramnya.


Kasrudi mengkhawatirkan, jika lelang jabatan terus dilanjutkan, maka berpotensi terjadi jual beli jabatan. Padahal kata dia, masyarakat sudah memilih pemimpin yang tepat untuk melanjutkan pembangunan di Kota Makassar usai Pilwalkot Desember silam.


Sehingga, ia meminta agar lelang jabatan dilakukan oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar terpilih yakni Moh. Ramdhan Pomanto - Fatmawati Rusdi yang diusung Partai Gerindra dan NasDem. Mengingat, pelantikan kepala daerah terpilih rencananya akan berlangsung pada Februari mendatang.


"Nanti kasih wali kota terpilih lakukan lelang jabatan supaya visi-misinya sama, jadi orang bekerja nanti yang terpilih bekerja sesuai visi misi wali kota Makassar terpilih," katanya.


"Kalau pun dia urgent tidak apa-apa untuk masyarakat untuk pelayanan, kalaupun tidak urgent saya pikir tidak usah dulu. Tunggu wali kota terpilih punya visi misi lelang jabatan buang anggaran saja lagi, wali kota terpilih nanti kan mau program-programnya bisa terealisasi jika programnya ingin terealisasi otomatis mempunyai kabinet atau bawahan sesuai visi misinya," pungkasnya. (Lihat juga: 


Senada, Anggota Komisi A lainnya Ari Ashari Ilham berkata demikian. "Pj Wali Kota harusnya fokus saja selesaikan PR yang belum selesai, nda usah buang-buang energi urus lagi lelang jabatan," ujar Ari.


Menurut legislator NasDem itu, masih banyak masalah yang lebih kompleks ketimbang lelang jabatan. Sekertaris DPD NasDem Kota Makassar itu mengatakan, jika wali kota terpilih melakukan lelang jabatan jauh lebih bijak. 


"Karena masih banyak hal lebih penting yang harus dia lakukan. Pak Rudi harus sadar bahwa harusnya dia urus saja urusan jangka pendek. Apalagi pelantikan wali kota baru sudah sangat dekat. Biarkan pimpinan baru yang melakukan lelang jabatan setelah dilantik nanti," pungkasnya.


Sebelumnya, Pj Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin mengklaim telah mendapat lampu hijau dari Kemendagri untuk melakukan lelang jabatan eselon II. Pihaknya menunggu rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).Untuk diketahui, setidaknya sudah ada 14 jabatan eselon II yang  lowong yang pejabatnya diisi oleh pelaksana tugas (Plt). (Lihat juga: Tekan Kasus Corona di Makassar, Rudy: Ekstremnya Bisa PSBB)


Jabatan tersebut antara lain, Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar), Dinas Pekerjaan Umum (PU).


Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB), Dinas Perikanan dan Pertanian (DP2), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Tata Ruang dan Bangunan (DTRB), Dinas Kebudayaan (Disbud), Dinas Kearsipan, dan Sekretaris DPRD Kota Makassar.


Penulis: Rahma Amin/A