Skip to main content

Fahri Hamzah: Dana Desa Perintah Undang-undang, bukan Pak Joko

Fahri Hamzah Sebut Tjahjo Bohong Soal Dana Desa
Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah. (Instagram/Fahrihamzah)

KABAR.NEWS, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mengkritik pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo yang mengatakan bahwa dana desa ada berkat Joko Widodo atau Jokowi.


Baca juga: "Ingat, Anggaran Dana Desa Karena ada Pak Jokowi" Seruan Tjahjo di Hadapan Kepala Desa

Fahri Hamzah menjelaskan, anggaran dana desa dikucurkan bukan karena Presiden Jokowi, namun merupakan perintah Undang-undang Desa tahun 2014. Menurut Fahri, pejabat yang menyatakan dana desa ada karena Jokowi adalah sebuah kebohongan.


"Jadi Dana Desa itu perintah UU," kata Fahri Hamzah pada cuitannya di Twitter, Kamis (21/2/2019). Fahri tak menampik bahwa anggaran dana desa masuk dalam APBN 2015 saat Jokowi telah menjabat Presiden.


"Jadi beliau  salurkan dana desa atas perintah UU yg dialokasikan presiden @SBYudhoyono. Maka, tersesat dan bohong lah pejabat yg bilang dana desa perintah Pak Jokowi," tulis cuitan Fahri.



Sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo pada Rapat Koordinasi (Rakor) Nasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, di Jakarta, mengingatkan kepada para Kepala Desa bahwa kebijakan dana desa diberikan karena perintah Presiden Jokowi. 


Bahkan Tjahjo membuat yel-yel dengan mengajak para peserta Rakor untuk menyebut Pak Jokowi jika Ia mengatakan Dana Desa. "Kalau saya bilang Dana Desa, jawab Pak Jokowi," kata Tjahjo. 


Kemudian Tjahjo, politisi PDI Perjuangan itu melanjutkan, "Dana Desa," teriak Mendagri dijawab dengan nama Presiden "Pak Jokowi," jawab para kepala Desa, dikutip dari Tempo.


Baca juga: Gelar "Karaeng Manaba" dari Kerajaan Galesong Resmi Disandang Ma'ruf Amin

Justru menurut Fahri Hamzah, Dana Desa ada sejak era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sebab, Undang-undang tersebut diregistrasi di Badan Legislasi DPR RI saat SBY masih menjabat Presiden.

 

"UU desa disahkan 18 Desember 2013 diberi nomor 6 di awal tahun 2014, artinya pada pidato nota keuangan Agustus 2014 presiden @SBYudhoyono harus dan telah melaksanakan perintah UU untuk mengalokasikan dana desa dalam APBN 2015. Jadi itu perintah UU bukan perintah pak joko," tandas Fahri Hamzah.
 

 

loading...