Dukung Sikap DPR RI, Rahman Pina: Vale Out!

- Komisi VII DPR RI akan membentuk panja mengevaluasi izin PT Vale

Dukung Sikap DPR RI, Rahman Pina: Vale Out!
Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Rahman Pina. (IST/HO)

KABAR.NEWS, Makassar -DPRD Sulawesi Selatan lewat komisi D bidang Infrastruktur dan Pertambangan menyampaikan apresiasi atas sikap Komisi VII DPR RI  yang meminta pemerintah tidak memperpanjang izin pertambangan PT Vale Indonesia. 


Perusahaan ini memiliki kontrak karya yang habis pada 28 Desember 2025. Sikap DPR sejalan dengan pernyataan Komisi D DPRD Sulsel yang selama beberapa bulan terakhir meminta pemetintah pusat menyetop izin pertambangan perusahaan nikel tersebut.


“Terima kasih kepada perwakilan rakyat Indonesia di DPR RI komisi VII. Dari Sulawesi Selatan kami menyampaikan rasa bangga dan hormat. Selama ini rakyat Sulsel khususnya Luwu Timur hanya menjadi penonton, menjadi tenaga kerja dan buruh di perusahaan asing yang mengeruk kekayaan alam di negeri sendiri,” kata Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Rahman Pina dalam keterangan tertulisnya menanggapi kesimpulan Komisi VII DPR, Jumat (3/6/2022).

Seperti dikutip dari detik.com. Wakil  Ketua Komisi VII Bambang Haryadi mengatakan pihaknya akan membentuk panitia kerja terlebih dulu untuk mengevaluasi khusus kehadiran Vale di Indonesia.

“Kesimpulan rapat ini bersifat mengikat kami akan meminta pemerintah melalui Ditjen Minerba untuk melarang atau meniadakan proses perpanjangan yang diajukan PT Vale Indonesia selama Panja masih bekerja," ungkap Bambang dalam rapat kerja Komisi VII, membacakan kesimpulan rapat.


Dukungan kepada DPR untuk tidak memperpanjang kontrak PT Vale, juga diunggah Rahman Pina dalam akun facebooknya, Jumat (3/6) 2022.


“Vale Out!” tegasnya yang kemudian mendapat respon respa  beragam dulungan dari  nitizen.


Sebelumnya, Maret lalu, DPRD Sulsel meminta kontrak PT Vale di Sorowako yang akan habis pada 28 Desember 2025 tak lagi diperpanjang pemerintah pusat. Kontribusi Vale dinilai minim dan malah menyebabkan banyak kerusakan lingkungan.

"Kami di DPRD Sulsel meminta agar pemerintah pusat tidak memperpanjang kontrak kerja ini. Selama 50 Tahun PT Vale di Sulsel hanya menyisakan masalah, kerusakan lingkungan. Tidak ada nilai ekonomi bagi masyarakat," katanya itu itu, Senin (14/3/2022) yang lalu.


Menurutnya, pertambangan nikel di Sorowako akan lebih besar manfaatnya bila dikelola pengusaha lokal. Dia menilai banyak pengusaha lokal yang berkemampuan melakukan kegiatan eksplorasi pertambangan dengan tetap mengedepankan dan menyeimbangkan pengelolaan lingkungan.