Skip to main content

Dugaan Suap DAK, Kejati Didesak Tersangkakan Bupati Bulukumba

Dugaan Suap DAK, Kejati Didesak Tersangkakan Bupati Bulukumba
Aliansi Mahasiswa Bulukumba Anti Korupsi atau Ambak menggelar unjuk rasa di depan Kejati Sulselbar, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Senin (15/7/2019). (KABAR.NEWS/Andi Frandi)

KABAR.NEWS, Makassar - Aliansi Mahasiswa Bulukumba Anti Korupsi (Ambak) mendesak Kejaksaaan Tinggi (Kejati) Sulselbar lebih agresif dan tidak masuk angin menangani dugaan suap anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) 2017 sebesar Rp49,8 miliar di Kabupaten Bulukumba. 

 

Saat menyampaikan aspirasinya di depan Kantor Kejati Sulselbar, Jalan Urip Sumoharjo, Senin (15/7/2019), 
Yurdinawan selaku jenderal lapangan Ambak mengatakan jaksa terkesan lambat dalam penanganan kasus tersebut.


Baca juga: "Welcome Back IAS!" 

Dia bahkan menuding ada indikasi main mata antara pihak jaksa yang menangani proses hukum kasus ini dengan Bupati Bulukumba, Andi Sukri Sappewali yang diduga kuat terlibat. 


Tak hanya itu, Ambak juga berharap agar Kejati Sulselbar lebih transparan dalam proses hukum yang tengah berjalan ditingkatkan lidik serta meminta agar anak Bupati Bulukumba, Andi Anwar Purnomo untuk diperiksa.


"Kami minta Kejati jangan selingkuh, dan segera tersangkakan Bupati Bulukumba yang dinilai kuat sebagai aktor dalam perkara ini. Sudah sekitar satu tahun berjalan tapi kami lihat tidak perkembangan yang signifikan, jadi patut kami curigai ada sesuatu dalam prosesnya," ujar Yurdinawan.


Ia menegaskan, jika pihak Kejati Sulselbar tidak segera menuntaskan kasus ini, maka Ambak akan meneruskan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Hingga saat ini, penyidikan kasus dugaan suap DAK Bulukumba tahun 2017 masih dilakukan untuk mencari siapa pihak yang paling bertanggungjawab dalam kasus itu. Kejati juga telah memeriksa sejumlah saksi. Termasuk Bupati Bulukumba telah diperiksa sejak awal. 

 

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulsel, Salahuddin dikonfirmasi memberkan adanya aksi unjukrasa tersebut. Menurut Salahuddin, mereka datang aksi untuk meminta pihak Kejati Sulsel agar segera menetapkan tersangka dalam kasus itu.


"Mahasiswa datang mempertanyakan keseriusan kejati dalam menangani kasus itu. Mereka juga meminta agar segera menetapkan tersangka," kata Salahuddin.


Baca juga: Diskorsing 4 Semester, Mahasiswa Uin Alauddin Gugat SK Rektor ke PTUN

Sebelumnya Salahuddin menyebut, penyidik telah memeriksa beberapa pihak terkait kasus itu. Termasuk tiga pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulukumba di Dinas Pengelolaan Sumber Daya (PSDA). 

 

Proyek yang menggunakan anggaran senilai Rp 49.819.000.000 miliar, yang bersumber dari anggaran DAK tahun 2017 di Kementerian Keuangan RI, kejati juga telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa pejabat di daerah tersebut.


"Kita juga segera agendakan pemeriksaan Bupati Bulukumba. Dalam waktu dekat akan segera diagendakan pemeriksaan yang bersangkutan," tuturnya.


Diketahui proyek tersebut diperuntukkan untuk peningkatan fungsi bendungan dan irigasi, serta sarana penyediaan air DAM/Bendungan. Melalui proyek rehabilitasi jaringan bendungan dan irigasi yang tersebar di 27 titik lokasi, di Kabupaten Bulukumba.


Hal itu tertuang dalam surat rekomendasi Bupati Kabupaten Bulukumba, tentang permohonan dana DAK tambahan APBN-P tahun 2017, tanggal 4 Mei 2017. 


Penulis: Andi Frandi