Skip to main content

Dugaan Korupsi Pelabuhan Selayar, Kasus Lama yang Redam

pelabuhan selayar
Pelabuhan Laut Benteng, Kecamatan Takabonerate, Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan. (INT)

 


KABAR.NEWS, Makassar - Proyek Pelabuhan Laut Benteng, Kecamatan Takabonerate, Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan, yang saat ini bergulir di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulselbar, kini kembali menjadi sorotan.

 

Marten Mantiri, Direktur Eksekutif LSM Lembaga Studi dan Kajian Kebijakan Publik (L-LESAJI) mengatakan, kasus ini sudah bergulir di tangan penyidik Kejati Sulselbar. Bahkan, Tim Jaksa pernah turun langsung melihat kondisi fisik proyek itu di Selayar, belum lama ini.

"Kami harap kasus itu diungkap secara tuntas oleh Kejaksaan. Proyek banyak tidak sesuai bestek," ujar Marten, Kamis (18/1/2018).

Dimana, kata dia, PT Karya Mandiri Jaya Pratama yang diketahui sebagai pemenang tender, paket pembangunan fasilitas pelabuhan laut Benteng, memperoleh APBN dan APBN-P 2015, sebesar Rp61,2 Miliar tahun 2015-2016.

 

Bahkan dalam proyek tersebut, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) juga memutuskan, pelaksana proyek pembangunan pelabuhan di Kabupaten Kepulauan Selayar, pada 13 September 2017 lalu bersalah. Dimana, Majelis Komisi yang diketuai Kamser Lumbanradja, menjatuhkan sanksi administratif kepada para terlapor.

 

Persekongkolan Horisontal

 

Dalam kasus ini, secara tegas KPPU melayangkan sanksi administratif. Mereka yang diberi adalah, Kelompok Kerja (Pokja) paket pembangunan fasilitas pelabuhan laut Benteng, APBN dan APBN-P 2015, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan kuasa pengguna anggaran.

 

"KPPU melihat adanya indikasi yang terbukti melakukan persekongkolan vertikal. Modusnya, memfasilitasi peserta tender untuk melakukan persekongkolan diantara peserta tender," ujar Marten.

 

Adapun sanksi yang diberikan kepada PT Karya Mandiri Jaya Pratama sebesar Rp1,8 Miliar, PT Nokilalaki Sembada Rp1 Miliar, dan PT Cahya Mentari Cemerlang Rp1 Miliar. "Ketiga perusahaan ini katanya terbukti bersekongkol secara horizontal. Mereka menentukan dan mengatur," jelasnya.

 

PT Karya Mandiri Jaya Pratama sebagai pemenang pada tender yang digunakan oleh Johannes. Sejak sanksi itu diberikan, KPPU melarang mengikuti tender yang menggunakan dana APBN dan APBD di seluruh Indonesia, selama dua tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.


 

kejati
Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulselbar

 

"Saya belum terlalu tahu informasinya, tapi nanti saya coba cek dulu," ujar Salahuddin, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulselbar

 

Menanggapi hal itu, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulselbar, Salahuddin mengatakan, belum mengetahui jelas seluk-beluk kasus tersebut. Kendati begitu, ia mengaku akan melakukan kroscek terkait perkembangan kasus tersebut. "Saya belum terlalu tahu informasinya, tapi nanti saya coba cek dulu," katanya.

 

Salahuddin juga mengaku belum bisa memastikan. Sebab hal tersebut perlu ditelisik ulang. Seingatnya, kata dia, 2016 lalu, tim dari Kejaksaan pernah melakukan peninjauan di Selayar. Hanya saja, ia belum bisa memastikan, apakah peninjauan yang dilakukan terkait kasus dalam proyek pembangunan tersebut, atau bukan. "Belum bisa dipastikan, tapi nanti kita cek ulang," tegasnya.

 

Saat ini L-LESAJI menyarankan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambil alih kasus tersebut. Menurutnya, jaksa bisa melakukan koordinasi dengan KPK agar kasus ini bisa terungkap. "Jika perlu KPK bisa melihat kondisi fisik di Selayar," terang Marten Mantili

 

Ia juga meminta Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memberikan sanksi tegas kepada pihak kontraktor yang divonis dugaan persekongkolan vertikal. Dimana, modusnya adalah memfasilitasi peserta tender untuk melakukan persekongkolan diantara peserta tender.

 

"Nah, KPPU melarang PT Karya Mandiri Jaya Pratama mengikuti tender yang menggunakan dana APBN dan APBD di seluruh Indonesia selama dua tahun sejak putusan ini. Sekarang kita bisa cek, apakah tahun ini pihak kontraktor tetap mendapatkan proyek APBN maupun APBD?," jelasnya.

 

LSM L-LESAJI mendesak agar Johannes selaku pelaksana proyek pelabuhan Selayar, segera diperiksa. Selain mengerjakan fisik pelabuhan itu, Johannes yang merupakan Direktur PT Nur Jaya Nusantara itu, ikut memenangkan tender proyek bandahara di Selayar.

 

johannes
Johannes, Direktur PT Nur Jaya Nusantara, sekaligus Pelaksana Proyek Pelabuhan Selayar

 

"Saya pikir tidak ada yang salah". Johannes, Direktur PT Nur Jaya Nusantara sekaligus Pelaksana Proyek Pelabuhan Selayar

 

Sebelumnya, Johannes membantah jika proyeknya bermasalah. Ia mengaku Tim Kejati Sulselbar sudah melakukan peninjauan langsung kondisi proyek di Selayar. "Silahkan dilihat dulu kondisi disana. Kami sudah mengerjakan sesuai volume kegiatan. Saya pikir tidak ada yang salah," katanya.

 

"Apalagi, BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) sudah melakukan audit dan hasilnya tidak menemukan indikasi kerugian negara," jelas Johannes di beberapa kesempatan sebelumnya.

 

  • Arul Ramadhan