Duduk Perkara Kasatpol PP Jeneponto Dianggap Permalukan Warga Hingga Diminta Dicopot

Massa demonstran mendesak Iksan Iskandar mencopot Nasuhan

Duduk Perkara Kasatpol PP Jeneponto Dianggap Permalukan Warga Hingga Diminta Dicopot
Ratusan massa dari Aliansi Aktivis dan Masyarakat saat menggelar aksi demonstrasi di depan kantor bupati, Kamis (2/12/2021). (KABAR.NEWS/Akbar Razak).












KABAR.NEWS, Jeneponto - Bupati Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, Iksan Iskandar diminta untuk segera mencopot Kasatpol-PP M Nasuhan dari jabatanya. Permintaan tersebut disampaikan oleh ratusan massa dari Aliansi Aktivis dan Masyarakat saat menggelar aksi demonstrasi di depan kantor bupati, Kamis (2/12/2021).


"Kami meminta Bupati Jeneponto copot Kasatpol PP," ujar Jenderal Lapangan, Alim Bahri kepada KABAR.NEWS.


Alim Bahri menceritakan, prahara ini berawal saat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenpekraf) Sandiaga Uno melakukan kunjungan kerja ke wisata Alam Bossolo, Kecamatan Rumbia, Jeneponto, pada Selasa (21/11/2021).


Di lokasi itu, warga bernama Ruslan hendak melakukan swafoto dengan Wakil Bupati Jeneponto, Paris Yasir. Namun, Kasatpol PP M Nasuhan malah menarik tangan Ruslan di depan umum.


Tindakan Nasuhan dinilai tidak baik. Terlebih lagi bertentangan dengan Standar Operasional (SOP) Prosedur yang diatur dalam Permendagri nomor 54 tahun 2011. 


"Tindakannya adalah mereka melakukan langkah-langkah yang patut dianggap bahwa itu adalah upaya tindak kekerasan yang dilakukan oleh oknum Kasatpol PP. Dimana tindakan tersebut tidak sesuai dengan standar operasional (SOP) prosedur yang diatur dalam Permendagri 54 tahun 2011 tentang SOP prosedur satuan polisi pamong praja," jelasnya.


Dia juga menjelaskan bahwa aksi yang mereka lakukan merupakan bentuk solidaritas antara aktivis dan masyarakat Jeneponto.


"Aksi ini merupakan ekpresi solidaritas kawan-kawan pemuda dan masyarakat jeneponto terkait dengan tindakan implusip yang dilakukan oleh Kasatpol PP di Bossolo pada saat menteri sandiaga uno hadir disana," ungkapnya.


Alim mengaku jika tindakan arogansi M Nasuhan merupakan bentuk kejahatan terhadap warganya sendiri.


"Karena kemudian tindakan implusip tersebut merupakan sebuah kejahatan terhadap SOP Satpol-PP itu sendiri maka kemudian kami mendesak kepada bupati jeneponto untuk segera mencopot Kasatpol-PP," terangnya.


Kata dia, pejabat sejatinya harus mampu mencerminkan asas-asas pemerintahan yang baik. Bukan malah mencederai warganya sendiri.


"Karena tindakan tersebut merupakan pelanggaran disamping etika ASN dan kemudian cara-cara penanganan massa dan perlindungan masyarakat di lapangan, juga cara-cara ini tidak berkesesuaian dengan sistem pemerintahan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik," tegasnya.


Dia menambahkan bahwa cara-cara yang ditonjolkan M Nasuhan adalah cara kasar serta patut ditenggarai mempermalukan masyarakatnya.


Sementara itu, berdasarkan pantauan KABARA.NEWS di lokasi, aksi yang awalnya berjalan lancar itu tiba-tiba ricuh saat massa hendak menerobos gerbang kantor bupati yang dijaga ketat oleh anggota Satpol PP. Nampak juga, anggota satpol-pp menunjuk-nunjuk pendemo sehingga aksi makin memanas.


Terlibah lagi dengan pihak kepolisian, massa juga sempat saling dorong. Bahkan, salah satu pendemo sempat ditiping pada bagian leher.


"Kerusuhan itu kami anggap bahwa kemungkinan besar ada desain kontra intelejen yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab terhadap aksi," tutup Alim Bahri.


Penulis: Akbar Razak/A