Dua Danau di Sulsel Masuk Perpres Penyelamatan Danau Prioritas Nasional

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 tahun 2021

Dua Danau di Sulsel Masuk Perpres Penyelamatan Danau Prioritas Nasional
Danau Matano di Kabupaten Luwu Timur. (Foto: Wikimedia Commons)












KABAR.NEWS, Jakarta - Dua danau di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) masuk dalam 15 penyelamatan danau prioritas nasional sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 tahun 2021 yang baru-baru ini diteken oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).


Kedua danau di Sulsel tersebut adalah Danau Tempe yang membentang di Kabupaten Wajo dan Danau Matano di Kabupaten Luwu Timur. Danau terakhir yang disebut merupakan danau terdalam ke-8 di dunia.


Melansir Tempo.co, Sabtu (7/8/2021) Pasal 1 ayat (5) Perpres nomor 61 tahun 2021 berbunyi, Penyelamatan Danau Prioritas Nasional adalah upaya untuk mengendalikan kerusakan, menjaga, memulihkan, dan mengembalikan kondisi dan fungsi badan air danau, daerah tangkapan air, dan sempadan danau sehingga bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.


Adapun 13 danau lainnya sebagai Danau Prioritas Nasional yaitu Danau Toba di Provinsi Sumatera Utara, Danau Singkarak di Provinsi Sumatera Barat, Danau Maninjau di Provinsi Sumatera Barat, Danau Kerinci di Provinsi Jambi. 


Lalu Danau Rawa Danau di Provinsi Banten, Danau Rawa Pening di Provinsi Jawa Tengah, Danau Batur di Provinsi Bali, Danau Tondano di Provinsi Sulawesi Utara, Danau Kaskade Mahakam (Melintang, Semayang, dan Jempang) di Provinsi Kalimantan Timur, Danau Sentarum di Provinsi Kalimantan Barat.


Kemudian Danau Limboto di Provinsi Gorontalo, Danau Poso di Provinsi Sulawesi Tengah dan Danau Sentani di Provinsi Papua.


Pasal 3 menjelaskan, Penetapan Danau Prioritas Nasional dilakukan berdasarkan kriteria sebagai berikut: mengalami tekanan dan degradasi berupa kerusakan Daerah Tangkapan Air Danau, kerusakan Sempadan Danau, kerusakan badan air danau, pengurangan volume tampungan danau, pengurangan luas danau, peningkatan sedimentasi, penurunan kualitas air, dan penurunan keanekaragaman hayati yang mengakibatkan masalah ekologi, ekonomi, dan sosial budaya bagi masyarakat.


Kemudian, memiliki nilai strategis ekonomi, ekologi, sosial budaya, dan ilmu pengetahuan; dan/atau tercantum dalam salah satu dokumen perencanaan pembangunan, rencana induk, dan/ atau bentuk dokumen teknis lainnya di sektor Air dan/atau danau.


Selanjutnya, Pasal 5 menjelaskan Strategi Penyelamatan Danau Prioritas Nasional meliputi pengintegrasian program dan kegiatan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional ke dalam penataan ruang, pengintegrasian program dan kegiatan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional ke dalam kebijakan, perencanaan, dan penganggaran. Lalu penyelamatan Ekosistem perairan, Ekosistem sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau.


Kemudian penerapan hasil riset, pemantauan, evaluasi, dan pengembangan basis data dan informasi, serta pengembangan sosial ekonomi, penguatan kelembagaan, dan peningkatan peran Pemangku Kepentingan.


Tim Penyelamatan Danau Prioritas Nasional terdiri atas Dewan Pengarah, Tim Penyelamatan Danau Prioritas Nasional tingkat pusat, dan Tim Penyelamatan Danau Prioritas Nasional tingkat daerah.


Ketua Dewan Pengarah dalam Perpres Penyelamatan Danau Prioritas Nasional yang sudah diteken Jokowi diisi oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan wakilnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Sementara Ketua harian adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan wakilnya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Kemudian anggotanya mencakup 15 kepala kementerian/lembaga lainnya.