DPRD Sulsel minta Gubernur Setop Investasi di CPI Jika Lahan Belum Diganti

*Diberi waktu hingga akhir 2022

DPRD Sulsel minta Gubernur Setop Investasi di CPI Jika Lahan Belum Diganti
Kawasan Reklamasi CPI di Jalan Metro Tanjung Bunga, Makassar. (KABAR.NEWS/Irvan Abdullah)

KABAR.NEWS, Makassar - DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) meminta kepada Gubernur Andi Sudirman Sulaiman untuk menagih PT Yasmin Bumi Asri agar mengembalikan lahan seluas 12,11 hektare milik Pemprov Sulsel di kawasan reklamasi Centre Point of Indonesia (CPI) Makassar.


Permintaan tersebut tertuang dalam 17 butir rekomendasi DPRD Sulsel terhadap laporan pertanggung jawaban keuangan (LKPJ) Gubernur Sulsel yang dibacakan pada rapat paripurna DPRD, di Makassar, Jumat (22/4/2022).


Pada poin ke-5, Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika Sari merekomendasikan Andi Sudirman agar meminta PT Yasmin Bumi Asri untuk segera mengganti lahan seluas 12 hektare di CPI sebelum berakhirnya tahun 2022.


"Apabila tidak direalisasikan tahun 2022 ini, maka segala aktivitas investasi di tempat tersebut (CPI, red) dihentikan hingga tersedia lahan pengganti seluas 12 hektare," kata Andi Ina.


Sekadar diketahui, kawasan reklamasi CPI Makassar memiliki luas 157,23 hektare. Tanah seluas itu terbagi dalam beberapa pemilik. Sesuai perjanjian kerja sama Pemprov Sulsel era Gubernur Syahrul Yasin Limpo, pemerintah memiliki luas lahan 50 hektare.


Tanah milik Pemprov Sulsel beberapa di antaranya telah terbangun fasilitas seperti Wisma Negara, kawasan kuliner Lego-lego, Masjid 99 Kubah hingga rencana pembangunan twin tower.


Adapun 12 hektare lahan yang belum diganti PT Yasmin selaku pengembang reklamasi, merupakan lahan pengganti tanah tumbuh di Kawasan CPI. Sementara, pihak Citraland City City (Ciputra Group) menguasai 106.67 hektare.


Sebelum rekomendasi ini dilayangkan DPRD Sulsel, para legislator pada dua pekan lalu berkunjung ke CPI untuk memastikan keberadaan lahan tersebut. Hasilnya, beberapa aset disebut anggota dewan telah dihilangkan.


Dari kunjungan itu Anggota DPRD Sulsel  Rahman Pina menyampaikan kritik kepada pengembang kawasan CPI. Dia menyebut pengembang CPI dianggap mulai keenakan jualan, tapi lupa kewajibannya mengganti lahan 12 hektare.


"Coba hitung, berapa besar mereka harus bayar kalau satu meter saja  tanah di sini Rp25-50 juta. Banyak kali kan.. bisa sama satu APBD Sulsel setahun.. Jangan main main bestie, ini utang lho," kata Rahmpan Pina pada unggahannya yang dibagikan kepada KABAR.NEWS.