DPRD Sulsel Geram, Proyek Bendungan Lalengrie Bone Terancam Gagal
Pakai dana PEN Rp40 miliar, masa kerja sampai 31 Mei
Arya Wicaksana 
KABAR.NEWS, Makassar - Pembangunan proyek Bendungan Lalengrie di Desa Ujung Lamuru, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, menuai sorotan dari Anggota DPRD Provinsi Sulsel. Proyek dengan anggaran Rp61 miliar itu dinilai menyimpan banyak masalah.
Sejumlah anggota DPRD Sulsel yang tergabung dalam Tim Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) telah meninjau langsung pembangunan proyek bendungan irigasi ini. Para anggota dewan tercengang melihat kondisi proyek yang dibangun di pegunungan dan jauh dari persawahan.
Anggota Pansus LKPJ DPRD Sulsel, Ady Ansar yang telah meninjau proyek tersebut menyampaikan kegusarannya. Dia mengaku untuk pertama kalinya Pemprov Sulsel membangun bendungan di tengah hutan jauh dari persawahan dan tidak ada aliran sungai. (Baca juga: Habiskan Rp1,2 triliun, Bendungan Karalloe Gowa Siap Menampung Air)
"Ini luar biasa. Untuk pertama kalinya pemprov membangun bendungan di atas pegunungan. Selain tak ada air, di tengah hutan pula. Butuh pompa besar untuk mendorong air ke atas, jelas biaya operasionalnnya sangat besar," kata Ady Ansar dalam keterangan tertulis, Rabu (28/4/2021).
Ady mengaku Pansus LKPJ telah melakukan rapat yang juga dihadiri Sekda Sulsel, Abdul Hayat Gani. Dalam rapat pansus itu, Ady Ansar mempertanyakan sikap pemerintah dengan anggaran yang cukup besar untuk Bendungan Lalengrie namun belum sesuai ekspektasi.
Bahkan menurutnya, proyek Bendungan Lalengrie tidak mungkin akan selesai tepat waktu sesuai perjanjian kontrak yakni pada tanggal 31 Mei 2021 sesuai dengan apa yang ia temukan saat melakukan kunjungan ke lapangan.
"Nah, bagaimana sikap pemerintah apakah dia beralih, misalnya memotong atau mem-blacklist perusahaannya, karena inikan sesuai dengan komitmen teknis bahwa pelakasaan kegiatan itu maksimal sampai 31 Mei," ujar legislator Fraksi NasDem ini saat dihubungi KABAR.NEWS.
Ady Ansar juga mengatakan jika proyek bendungan ini tidak selesai tepat waktu, maka Pemprov Sulsel dan masyarakat setempatlah yang paling dirugikan. Apalagi proyek bendungan Lalengrie ini dibiaya menggunakan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp40 miliar.
Terkait dengan perencanaan, ia menilai proyek ini tidak optimal karena menurut data yang ia peroleh, Bendungan Lalengrie hanya akan mengairi sekitar 39 hektare lahan persawahan. Padahal yang disampaikan oleh pelaksana proyek bahwa potensial itu bisa 1.000 Hektare.
"Kemudian yang paling mengkhawatirkan ini terkait pembangunan reservoir (waduk) besar, kolam untuk penampung air itu dipompa jadi air yang ada berada di kerendahan (di bawah) itu dipompa naik keketinggian untuk dialirikan secara gravitasi," sambungnya.
"Berapa biaya yang diperlukan untuk memompa itu, jangan sampai nanti setelah kita hitung nilai skala ekonomi biaya yang dikeluarkan dibanding hasil yang diporoleh tidak berimbang, nah ini banyak hal yang dipersoalkan dibendungan itu," keluhnya.
Makanya tempo hari, kata Ady, masyarakat mempersoalkan proyek ini sebab kajiannya tidak tuntas dan ada kesan yang muncul bahwa proyek Bendungan Lalengrie tergesa-gesa. (Baca juga: Pesan Plt Gubernur Sulsel Peringatan HUT ke-691 Bone)
Olehhya itu, Ady Ansar secara tegas mengatakan bahwa dalam proyek Bendungan Lalengrie kemungkinan gagalnya cukup besar, sebab mengingat waktunya hanya tersisa bulan depan untuk segera dirampungkan pengerjaannya.
"Saya baru akan memvonis bahwa proyek ini gagal ketika sudah sampai pada tanggal 31 Mei, kalau misalnya proyek ini bersoal karena tidak selesai, nah mungkin pada saat itu kita lakukan evaluasi, peninjauan kembali, kita lihat dan saksikan apakah ada air naik atau tidak kalau tidak ada air sungai yang mengalir baru kita akan vonis bahwa proyek ini gagal total. Saya melihat di lapangan masih jauhlah dari harapan," pungkas Ady Ansar.
Penulis: Darsil Yahya/A
