DPRD-Pemkab Torut Sepakati 6 Ranperda 2022, Perda Minuman Beralkohol akan Diubah

Termasuk membuat Perda Kepemudaan

DPRD-Pemkab Torut Sepakati 6 Ranperda 2022, Perda Minuman Beralkohol akan Diubah
Ketua Propemperda DPRD Torut, Harun Rantelembang saat menyampaikan laporan pada rapat paripurna DPRD, Rantepao (29/11/2021).(KABAR.NEWS/Febriani).






KABAR.NEWS, Rantepao - DPRD Kabupaten Toraja Utara (Torut), Sulawesi Selatan, bersama pemerintah daerah telah menyepakati 6 Rancangan Peraturan Daerah atau Ranperda tahun 2022. Salah satu yang bakal dibuat atau diubah adalah Perda Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.


Keenam Ranperda tersebut disepakati dalam rapat paripurna DPRD Torut tentang penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2022, di ruang rapat paripurna DPRD Torut, Rantepao, Senin (29/11/2021).


Dari enam Ranperda tersebut, 4 rancangan merupakan usulan lanjutan yang belum rampung pada tahun 2021. Sementara dua lainnya merupakan usulan baru dan inisiatif DPRD Torut.


Wakil Ketua Badan Pembentuan Perda DPRD Torut, Harun Rantelembang menyebut enam Ranperda tersebut antara lain, Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Torut. Ranperda ini masuk dalam program prioritas.


Kemudian, Ranperda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung. Ketiga, Ranperda Penanganan Penyandang Maslaah Kesejahteraan Sosial. Keempat, Ranperda Kepemudaan yang merupakan lnisiatif DPRD dan kelima adalah Ranperda Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi. 


Yang terakhir adalah, DPRD Torut ingin melakukan perubahan kedua pada Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.


Salah satu pasal yang diatur dalam Perda Nomor 16 tahun 2011 Torut adalah larangan menjual minuman beralkohol golongan A, B dan C di tempat yang berdekatan dengan rumah ibadah, sekolah dan tempat pendidikan lainnya, lokasi perkantoran pemerintah atau swasta, rumah sakit, fasiltas umum dan pemukiman. Ketentuan itu tertuang pada Pasal 9 BAB II.


Harun belum menyebutkan mengenai pasal apa saja yang diubah atau dihapus dari Perda Minuman Beralkohol tersebut. Dia hanya menjelaskan, organisasi perangkat daerah belum memiliki anggaran untuk membahas program Ranperda tahun 2022.


"Kesiapan OPD belum dianggarkan karena keterbatasan dana sehingga Bapemperda DPRD Kabupaten Toraja Utara merekomendasikan kepada TAPD melalui bagian Hukum Setda baik melalui penyusunan maupun penganggarannya," kata Harun pada rapat paripurna.


Wakil Bupati Torut Frederick V. Palimbong atau Dedy mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD terkait 6 Ranperda tersebut.


Dedy juga berharap, agar Ranperda yang telah ditetapkan akan berproses sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundangan - undangan sehingga pada akhirnya dapat dituangkan sebagai perda.
 

Penulis: Febriani/B