Skip to main content

DPRD Maros Mengaku Tidak Dilibatkan Dalam Proses Ganti Rugi Lahan Kereta Api

DPRD Maros Mengaku Tidak Dilibatkan Dalam Proses Ganti Rugi Lahan Kereta Api
Ratusan masyarakat dan mahasiswa berada di gedung DPRD Maros untuk menyampaikan tuntutan. (KABAR.NEWS/Fahrul) 

KABAR.NEWS, Maros - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maros akhirnya menerima ratusan masyarakat dan mahasiswa yang melakukan aksi protes terkait ganti rugi pembebasan lahan rel kereta api.

 

Ratusan masyarakat dan mahasiswa dalam kesempatan tersebut menuntut tiga poin dasar yakni DPRD kabupaten Maros untuk memanggil panitia pembebasan lahan bersama tim Appraisal untuk menjelaskan penetapan harga yang sangaat rendah. 

 

Kemudian mendesak DPRD Maros untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menyikapi pembebasan lahan yang dinilai tidak adil. Dan juga meminta BPN untuk melakukan musyawarah penetapan harga yang sesuai, adil, berasas kesejahteraan. 

 

Wakil ketua DPRD Maros Patarai Amir yang menerima langsung aspirasi masyarakat menyatakan, pihak DPRD Maros memang tidak pernah dilibatkan dalam proses pembebasan lahan ini. 

 

"Selama ini DPRD Maros tidak pernah dilibatkan, harusnya memang tanah di Maros lebih mahal daripada tanah di Barru dan Pangkep, karena Maros adalah penyangga Makassar," kata Patarai Amir. 

 

Dirinya menambahakan, DPRD Maros akan meneruskan aspirasi tersebut ke pihak terkait dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Tim Appraisal. 

 

"Kami menerima aspirasi masyarakat. Jum'at nanti, kami dari pihak DPRD Maros akan mengundang BPN dan Tim Appraisal serta perwakilan masyarakat yang lahanya terkena jalur kereta," ujar ketua Golkar Kabupaten Maros ini. 

  • Fahrul