DPRD Makassar Kembali Bersuara Minta Rudy Hentikan Lelang Jabatan

Hasil rapat dengar pendapat

DPRD Makassar Kembali Bersuara Minta Rudy Hentikan Lelang Jabatan
Rapat dengar pendapat antara Komisi A DPRD Makassar dengan perwakilan Pemkot Makassar membahas lelang jabatan. (IST)






KABAR.NEWS, Makassar - DPRD Kota Makassar, Sulawesi Selatan, kembali meminta Penjabat Wali Kota Rudy Djamaluddin untuk tidak melanjutkan proses lelang jabatan yang saat ini memasuki tahap pendaftaran.

Permintaan dewan berdasarkan Hasil rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Makassar bersama BKD, pada Selasa (16/2/2021).


Komisi A menilai lelang jabatan tidak ada urgensinya jelang akan berakhirnya masa jabatan Rudy Djamaluddin. Situasi saat ini juga tidak memungkinkan karena kasus Covid-19 masih merebak di Makassar.


"Saya melihat belum urgent (lelang jabatan), nah ini  sementara berjalan kenapa terkesan dipaksakan," kata Ketua Komisi A DPRD Makassar, Supratman di Kantor DPRD Makassar, Jalan AP. Pettarani, Selasa.


Alasan lainnya kata Supra sapaan Supratman, surat yang dikeluarkan Kemendagri dan KASN tidak wajib dilaksanakan. Namun, bisa dieksekusi sampai Wali Kota Makassar terpilih dilantik.


"Itu ada 100 staf kelurahan kemarin saja kenapa nda dilelang dan anggarannya Rp40 milliar harus dikembalikan karena tidak terpakai sementara ini jabatan untuk 16 orang kayak terkesan dipaksakan," kata Legislator Fraksi NasDem ini.


Supra juga menilai anggaran lelang tak cukup. Dia menyebut, BKPSDM hanya mampu menyediakan anggaran sebesar Rp300 juta sementara kebutuhan anggaran lelang dapat lebih tinggi.


Sehingga, Supra berpendapat alangkah lebih arif jika Wali Kota Makassar terpilih Mohammad Ramdhan Pomanto yang melanjutkan lelang, mengingat proses pelantikan juga bakal dilaksanakan dalam waktu dekat.


Tak hanya itu, para peserta lelang jabatan didominasi peserta yang berasal dari luar Makassar.Padahal, kata dia, ada banyak sekali ASN di Kota Makassar yang dinilai berkompeten dan layak ikut dalam tahapan ini.


Namun, jumlah peserta lelang jabatan hanya berjumlah 17 orang saja.


"Pendaftar lelang banyak dari luar, apakah ASN Makassar tidak kompeten untuk ikut, bisa kah orang dari luar ikut lelang? Kalau para pendaftar tidak cukup harusnya dibatalkan," geramnya.


"Seolah-olah ada yang kalah dalam pilkada, padahal lawan politiknya saja sudah memberikan selamat kepada wali kota Makassar terpilih, mereka mau melihat Makassar lebih maju," sambung Supra.


Sementara, Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar lainnya, Azwar menambahkan jika Pemkot Makassar bersikeras melanjutkan lelang jabatan, malah akan menimbulkan banyak polemik. "Saya meminta agar lelang jabatan ini dibatalkan, demi warga Kota Makassar," tegas Azwar.


Penulis: Rahma Amin/A