DPRD Makassar Duga Camat Panakukkang Mainkan Pemanfaatan Fasum

Dugaan pungli

DPRD Makassar Duga Camat Panakukkang Mainkan Pemanfaatan Fasum
Anggota Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Makassar, Kasrudi. (Dok. Humas DPRD Makassar)

KABAR.NEWS, Makassar - Pemanfaatan fasilitas umum (fasum) di wilayah Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Sulsel, disorot oleh dewan. Dewan menilai ada indikasi pihak kecamatan bermain dengan sejumlah lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk pemanfaatan fasum di Jalan Adipura.


Anggota Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Makassar, Kasrudi, khawatir oknum dari Kecamatan Panakkukang bermain dengan memungut retribusi atau pungutan liar dari PKL untuk pemanfaatan fasum.


Selain mengganggu arus lalu lintas, penggunaan fasum tanpa izin ini merampas hak warga lain yang juga memiliki akses dan berhak atas fasum itu. Apalagi, retribusi yang dipungut tidak masuk ke kas pemerintah.


"Ini terindikasi ada pungutan liar yang diambil oleh Camat Panakkukang terkait dengan PKL," ucap Kasrudi di Makassar, Senin (25/10/2020).


Tak hanya itu, kata Kasrudi, aktivitas pedagang tersebut dinilai cukup mengganggu jalan. Bukan itu saja, aktivitas UMKM dilakukan di atas got dimana fasum tersebut milik pemerintah.


"Laporannya itu sangat mengganggu lebar jalan, sehingga pengguna jalan terganggu," ujar legislator Gerindra ini. Seharusnya, pemerintah harus berlaku adil dalam penertiban tersebut.  


Wakil Ketua DPC Gerindra Kota Makassar ini mengatakan,  jika ingin melakukan penertiban fasum, kecamatan perlu membuat lahan khusus yang terkonsentrasi agar tidak merusak estetika dan sumber penghasilan PKL tersebut tidak hilang.


"Nah ini tidak ada (lahan), itukan harusnya ada, agar PKL ini juga tertib," ucapnya. 


Menurut dewan, setidaknya ada sekitar 10 lapak yang sampai saat ini masih beroperasi di Jalan Adipura tanpa adanya pengawasan khusus aparat setempat.


Kasrudi meminta penertiban dilakukan secara menyeluruh, pasalnya dari pemantauan hanya beberapa lapak yang ditertibkan sehingga Kasrudi berasumsi camat bersangkutan tebang pilih terhadap PKL tersebut.


"Jadi kalau bisa hilangkan saja semua, harus disamaratakan, ini camat (Panakkukang) dia beda-bedakan ada yang dibongkar ada yang tidak, nah sementara untuk penataan kota harusnya itu dibongkar semuanya," pungkasnya.


Penulis: Rahma Amin/A