DPR pertimbangkan Revisi UU Desa untuk Tambah Masa Jabatan Kades

* Menurut Puan Maharani, revisi UU Desa akan melibatkan pemerintah

DPR pertimbangkan Revisi UU Desa untuk Tambah Masa Jabatan Kades
Akis unjuk rasa kepala desa di gedung DPR RI, Jakarta, meminta masa perpanjangan jabatan. (Foto: DPR RI)






KABAR.NEWS, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan pihaknya akan mengkaji usulan revisiUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa untuk memperpanjang masa jabatan kepala desa atau Kades menjadi 9 tahun.


Pernyataan ini disampaikan Puan menyusul aspirasi ribuan kades yang menduduki gedung Senayan pada Selasa (17/1/2023) dan meminta perpanjangan masa jabatan.


"Kami bisa memahami apa yang menjadi aspirasi dari teman-teman Kades. Jadi, kita akan melihat dahulu bagaimana hal tersebut untuk bisa dikaji dan dibahas kembali," kata Puan dikutip dari laman Parlementaria, Sabtu (21/1/2023).


"Tentu saja nantinya kami akan berdialog, berdiskusi, dan berbicara dengan pemerintah (tentang) bagaimana jalan tengan atau jalan keluarnya agar apa yang menjadi aspirasi dari para Kades ini bisa mendapatkan solusi," tambah Puan.


Seperti setiap produk kebijakan lainnya yang lahir di DPR RI, kata Puan, tindak lanjut tuntutan para Kades pun akan melewati kajian berdasarkan prinsip kehati-hatian. 


Bagi Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu, prinsip ini vital agar implementasinya tetap berorientasi pada kebermanfaatan untuk rakyat Indonesia.


“Efektivitasnya itu harus kita kaji terlebih dahulu, tidak boleh terburu-buru. Artinya memang kita harus lihat substansi yang mendasar terkait dengan aspirasi teman-teman Kades. Jadi, kemarin sudah diterima aspirasinya, sudah kita dengarkan bagaimana apa yang diinginkannya, apa manfaatnya buat rakyat di bawah dan masyarakat yang ada di lapangan. Jadi, itu yang akan kita cerna dulu, kita akan bahas dulu, dan tentu saja dikaji secara mendalam,” tutup Puan.


Sebelumnya, di depan Gedung DPR RI, para perangkat ke desa melakukan unjuk rasa untuk menuntut revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Selasa (17/1/2023) lalu. 


Terdapat sejumlah tuntutan yang disampaikan kepada DPR RI di antaranya, masa jabatan kades, moratorium pemilihan kades, pejabat pelaksana yang ditugaskan, hingga permasalahan dana desa.