DPR Desak Kebakaran Pertamina Plumpang Diusut Menyeluruh
* Komisi VII mengusulkan pembentukan Panja
Arya Wicaksana 
KABAR.NEWS, Jakarta - Komisi VII DPR RI meminta PT Pertamina untuk melakukan investigasi secara menyeluruh atas terjadinya kebakaran Depo Plumpang yang menimbulkan belasan korban jiwa hingga puluhan orang terluka.
"Kami meminta Pertamina untuk melakukan audit investigatif, yang meliputi audit teknis, audit prosedural, audit keselamatan dan audit management pengelolaan depo agar, kita bisa mengetahui penyebab dari kebakaran tersebut," kata Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno dalam keterangannya, Sabtu (4/3/2023).
Eddy tak lupa menyampaikan duka cita atas jatuhnya korban jiwa dalam ledakan di Depo Pertamina. Dia berharap kejadian serupa tidak terjadi di masa depan.
Selain itu, DPR juga meminta aparat keamanan untuk melakukan penyelidikan yang sangat mendalam agar diketahui penyebab kebakaran tersebut.
Tujuannya tidak lain untuk mengetahui apakah kebakaran terjadi karena salah pengelolaan ataukah karena sabotase, mengingat depo-depo ini merupakan objek vital yang sangat penting bagi distribusi bahan bakar.
"Berikutnya kami juga meminta Pertamina bertanggung jawab atas biaya kesehatan daripada warga yang terkena dampak dari kebakaran tersebut dan juga mengganti rumah tempat tinggal warga yang terbakar yang terdampak akibat kebakaran tersebut," tambah Politisi Fraksi PAN ini.
Sebagai pimpinan Komisi VII yang membidangi energi dan sumber daya mineral (ESDM), ia juga akan segera memanggil Direksi Pertamina pada masa sidang akan datang. Hal itu agar mendapatkan informasi yang jelas terkait penyebab dari kejadian tersebut.
Usulkan Pembentukan Panja
Senada dengan Eddy, Anggota Komisi VII DPR RI Nurhasan Zaidi mengaku prihatin atas peristiwa ledakan Depo Pertamina di Koja, Jakarta. Menurutnya, kebakaran Depo dan Kilang Minyak milik Pertamina itu sejatinya bukan kejadian yang pertama.
"Dalam dua tahun terakhir saja paling sedikit lima musibah terjadi di depo maupun kilang minyak Pertamina. Idealnya, dalam industri perminyakan dan gas, harus sudah dipastikan Zero Accident, Standar Operasional Pengawasannya harus ketat dan tidak bisa ditawar untuk semua pihak, apalagi pernah kejadian di tempat tersebut", ujar Nurhasan dalam siaran persnya.
Karena itu, ia mendesak Pertamina untuk bertanggung jawab penuh atas kerugian yang ditanggung masyarakat, baik moril maupun materiil. Selanjutnya, ia juga mendesak Pertamina segera lakukan langkah preventif terhadap risiko susulan yang berpotensi diakibatkan oleh kebocoran pipa dan meledaknya pipa tersebut.
Nurhasan pun menyebut bahwa ia bersama rekan-rekan lain di Komisi VII DPR RI akan mengusulkan kepada pimpinan Komisi VII untuk membentuk Panja (Panitia kerja) investigasi terkait kasus ini.
"Iya, kita jelas akan meminta Pimpinan Komisi VII agar dibentuk Panitia Kerja Khusus guna menginvestigasi SOP dan tata laksana pemeliharaan kilang-kilang dan pipa terminal BBM Pertamina diseluruh Indonesia, supaya jangan sampai ada kejadian serupa terulang", ungkapnya.
