DPP Demokrat Pecat 6 "Pengkhianat" yang Ingin Kudeta AHY

Termasuk Marzuky Alie yang dianggap merugikan mercy

DPP Demokrat Pecat 6 "Pengkhianat" yang Ingin Kudeta AHY
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono. (Foto: DPP Demokrat)






KABAR.NEWS, Jakarta - DPP Partai Demokrat memberhentikan secara tidak hormat 6 anggota partai yang disebut "pengkhianat" karena ingin mengambil alih kepemimpinan partai secara inkonstitusional.


Keenam orang yang dipecat dari Partai Demokrat antara lain, Darmizal, Yus Sudarso, Tri Yulianto, Jhoni Allen Marbun, Syofwatillah Mohzaib dan Ahmad Yahya.


Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengatakan, pemecatan keenam anggota partai merupakan desakan dari para Ketua DPD dan Ketua DPC Demokrat yang berada di tingkat kabupaten kota dan provinsi.


"Keputusan pemberhentian tetap dengan tidak hormat kepada enam orang anggota Partai Demokrat ini, juga sesuai dengan keputusan dan rekomendasi Dewan Kehormatan Partai Demokrat, yang telah melakukan rapat dan sidangnya selama beberapa kali dalam sebulan terakhir ini," kata Herzaky dalam siaran persnya berjudul "Penuhi Aspirasi Kader, Demokrat Pecat Pengkhianat", Jumat (26/2/2021),

Dia menjelaskan, perbuatan Jhoni Allen Cs merugikan Partai Demokrat dengan cara mendiskreditkan, mengancam, menghasut, mengadu domba, melakukan bujuk rayu dengan imbalan uang dan jabatan.


Mereka juga dianggap menyebarluaskan kabar bohong dan fitnah serta hoaks dengan menyampaikan kepada kader dan pengurus Partai Demokrat di tingkat Pusat dan Daerah, baik secara langsung (bertatap muka) maupun tidak langsung (melalui komunikasi telepon) bahwa Partai Demokrat dinilai gagal.


"Padahal, kepemimpinan dan kepengurusan serta AD/ART Partai Demokrat hasil Kongres V PD 2020, telah mendapatkan pengesahan dari pemerintah melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan masuk dalam Lembaran Negara," kata Herzaky.


Menurutnya, tindakan pengkhianatan terhadap partai dan Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Demokrat secara paksa, jelas merongrong kedaulatan, kehormatan, integritas dan eksistensi Partai Demokrat. Mereka juga dinilai sangat melukai perasaan para pimpinan, pengurus dan kader Partai Demokrat, di seluruh tanah air. 

Keputusan dan rekomendasi Dewan Kehormatan Demokrat itu didasarkan atas laporan kesaksian dan bukti-bukti serta data dan fakta yang ada, dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan. 


"Jelas bahwa para pelaku GPK-PD itu telah melakukan tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, Pakta Integritas dan Kode Etik Partai Demokrat," katanya.

Perbuatan dan tingkah laku buruk Darmizal, Yus Sudarso, Tri Yulianto, Jhoni Allen Marbun, Syofwatillah Mohzaib, dan Ahmad Yahya merupakan fakta yang terang benderang dan oleh karena itu menurut Dewan Kehormatan Partai Demokrat, yang bersangkutan tidak perlu dipanggil untuk didengar keterangannya, atau diperiksa secara khusus, sesuai ketentuan Pasal 18 Ayat (4) Kode Etik Partai Demokrat.


Meskipun Dewan Kehormatan Partai Demokrat memutuskan demikian, Majelis Tinggi Partai Demokrat telah berupaya untuk melakukan komunikasi dengan salah satu aktor utama kudeta, yaitu saudara Jhoni Allen Marbun. 


"Tetapi tuntutan yang bersangkutan tidak masuk akal; bukan konsolidasi internal, melainkan memasukkan aktor eksternal melalui KLB inkonstitusional, dan 'menjual' Partai Demokrat kepada aktor eksternal itu, Demokrat hasil Kongres V PD 2020 saat ini terus mengalami peningkatan yang signifikan," tegas Herzaky.


Selain keenam orang di atas, DPP Partai Demokrat juga memberikan sanksi pemberhentian tetap dengan tidak hormat sebagai anggota Partai Demokrat kepada Mantan Ketua DPR RI, Marzuki Alie karena terbukti melakukan pelanggaran etika Partai Demokrat, sebagaimana rekomendasi Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat. 


"Marzuki Alie terbukti bersalah melakukan tingkah laku buruk dengan tindakan dan ucapannya yakni menyatakan secara terbuka di media massa dengan maksud agar diketahui publik secara luas tentang kebencian dan permusuhan kepada Partai Demokrat, terkait organisasi, kepemimpinan dan kepengurusan yang sah," kata Herzaky.


"Tindakan yang bersangkutan telah mengganggu kehormatan dan integritas, serta kewibawaan Partai Demokrat," tandasnya.