Dorong Efisiensi Keuangan, BI Sulsel Fasilitasi Peluncuran Kartu Kredit Pemerintah Daerah

Terbanyak di Kawasan Timur Indonesia

Dorong Efisiensi Keuangan, BI Sulsel Fasilitasi Peluncuran Kartu Kredit Pemerintah Daerah

KABAR.NEWS, Makassar - Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan (Sulsel) menggelar Launching Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) oleh 25 pemerintah daerah sekaligus High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Hotel Claro Makassar, Selasa (5/12/2023).

Peluncuran KKPD sebagai upaya BI meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Kegiatan ini dihadiri oleh Pj. Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin, Kepala Perwakilan BI Sulsel Causa Iman Karana, Direktur Utama Bank Sulselbar, Yulis Suandi. 


Acara ini juga dihadiri jajaran Badan Keuangan dan Badan Pendapatan, serta Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) se-Sulsel.


Dalam kegiatan tersebut, tujuh Pemda yaitu Bantaeng, Bone, Enrekang, Luwu Timur, Takalar, Tana Toraja, dan Toraja Utara mengesahkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Kartu KKPD; menyusul 18 Pemda lainnya yang terlebih dahulu telah memiliki Perkada. 


Hal ini menjadikan Sulsel sebagai provinsi pertama di Indonesia yang seluruh Pemdanya telah mengesahkan Perkada KKPD.


Bersamaan dengan itu, 17 dari 25 Pemda tersebut juga meluncurkan KKPD, yaitu Barru, Bulukumba, Gowa, Jeneponto, Kepulauan Selayar, Luwu, Luwu Utara, Makassar, Maros, Palopo, Pangkajene dan Kepulauan, Parepare, Pinrang, Sidenreng Rappang, Sinjai, Soppeng, dan Wajo. 


Jajaran Pemda tersebut menyusul Pemerintah Provinsi Sulsel yang telah melakukan hal serupa pada 4 Oktober 2023 yang lalu. Dengan demikian, Sulawesi Selatan menjadi provinsi dengan implementasi KKPD terbanyak di Indonesia.


Selain itu, Kepala Daerah atau perwakilan yang hadir juga berkomitmen untuk terus mendukung inisiatif penguatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). 


Hal tersebut ditandai dengan penadantanganan komitmen bersama yang diwakili oleh Pj. Gubernur Sulawesi Selatan, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, dan Direktur Utama Bank Sulselbar.

 
Butir-butir piagam komitmen tersebut berisikan beberapa hal seperti menggunakan KKPD secara efektif paling lambat Tahun Anggaran 2024, menjaga keamanan siber, serta meningkatkan transaksi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.


Dalam sambutannya, Bahtiar Baharuddin menekankan pentingnya mengubah tata kelola keuangan daerah dengan menghadirkan model transaksi dalam bentuk KKPD. 


Menurutnya, implementasi KKPD sudah lama direncanakan oleh Kementerian Dalam Negeri tetapi baru berhasil terwujud pada kegiatan ini. 


“Dengan KKPD, transaksi belanja menjadi lebih sehat bagi organisasi karena tidak dapat dimanipulasi serta lebih efisien karena mengurangi keperluan administrasi," kata Bahtiar.


Bahtiar juga menyampaikan bahwa Pemprov Sulsel telah menjadi contoh bagi pemda lain sehingga seluruh Pemerintah Kota - Kabupaten dapat kompak dan bergerak bersama. 


Tidak lupa, Bahtiar mengucapkan terima kasih atas kolaborasi Bank Indonesia, Bank Sulselbar, BKAD Pemprov Sulsel, dan seluruh pihak sehingga kegiatan ini dapat terwujud dan diharapkan dapat menjadi percontohan dari Kawasan Timur bagi Indonesia.


Pada kesempatan yang sama, dilakukan simulasi secara langsung transaksi KKPD menggunakan Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah untuk pembelian barang BKAD Provinsi Sulawesi Selatan. 


Direktur Utama Bank Sulselbar Yulis Suandi menambahkan, Pemprov Sulsel telah melakukan pembelanjaan langsung menggunakan KKPD pada tanggal 28 November 2023 untuk pembelian kebutuhan ATK.


 “Kami berharap seluruh stakeholder dapat bersinergi bersama Bank Sulselbar untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, mudah, cepat dan akuntabel," tutur Yulis Suandi.


Apresiasi Ekonomi dan Keuangan Digital Sulsel


Selain launching KKPD, Kepala Perwakilan BI Sulsel Causa Iman Karana bersama Pj. Gubernur Bahtiar Baharuddin juga menyerahkan penghargaan kepada beberapa pihak, yaitu Pemda dan Penyedia Jasa Pembayaran (PJP), yang dianggap berkontribusi aktif dan terdepan dalam pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan digital di Sulawesi Selatan. 


Beberapa penghargaan tersebut meliputi akselerasi pembayaran pajak dan retribusi secara non tunai, ASN Go Digital, edukasi transaksi digital, akuisisi merchant QRIS, serta akuisisi pengguna QRIS. 


Adapun penghargaan tertinggi, QRIS Champion of the Year 2023, diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk kategori Pemda dan PT Bank Mandiri (Persero), Tbk Region X/Sulawesi dan Maluku untuk kategori PJP.


Melalui apresiasi ini, Causa Iman Karana berharap sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah, Bank Indonesia, PJP, dan seluruh pihak dapat terus ditingkatkan guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Sulawesi Selatan melalui digitalisasi ekonomi dan keuangan. 


“Kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh stakeholders terkait atas kolaborasi dan kerja sama perluasan Ekonomi dan Keuangan Digital, Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, Pengelolaan Uang Rupiah, dan Cinta Bangga Paham Rupiah," kata Iman.