Dituding Politisasi Bantuan PIP, Kuasa Hukum Eva: Ini Program Jokowi

- Pilkada Toraja Utara

Dituding Politisasi Bantuan PIP, Kuasa Hukum Eva: Ini Program Jokowi
Kuasa hukum Eva Stvany Rataba, Jhody Pama'tan didampingi Julianto Rurubua saat memberikan keterangan terkait penyaluran PIP jalur aspirasi kepada wartawan, di Kantor Nasdem Toraja Utara, Rantepao, Sabtu (25/10/2020). (KABAR.NEWS/Febriani).

KABAR.NEWS, Rantepao - Anggota DPR RI Fraksi NasDem, Eva Stevany Rataba melalui kuasa hukumnya, Jhody Pamatan, menjelaskan tudingan politisasi penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) untuk 23 ribu pelajar tingkat SD sampai SMA/sederajat di Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan.

 

Menurut Jhody, bantuan PIP bisa diakses melalui dua jalur, yakni jalur reguler yang penerimanya diusulkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau provinsi dan jalur pemangku kepentingan yang termasuk aspirasi anggota Komisi X DPR RI sebagai mitra kerja Kementerian Pendidikan.

 

Kata dia, program tersebut merupakan aspirasi Eva selaku Anggota DPR RI Komisi X melalui Kemendikbud, dimana penerima beasiswa merupakan masyarakat pra sejahtera yang belum tersentuh PIP Reguler Program Keluarga Harapan (PKH).

 

Penerima PIP juga merupakan warga yang belum pernah mendapatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) ataupun PIP Reguler dari pemerintah daerah melalui dinas pendidikan.

 

"Untuk masyarakat Torut bisa mengetahui bahwa sebanyak 23 ribu siswa yang menerima PIP dan data tersebut tidak direkayasa karena sistim online ke kementerian," ujar Jhody di Kantor NasDem Torut, Sabtu (24/10/2020).

 

Eva Rataba, yang tak lain adalah istri Calon Bupati Torut Yosia Rinto Kadang, diklaim tidak pernah menyebutkan nama suaminya saat melakukan aspirasi.

 

"Karena di sini Eva menunjukkan tanggung jawab sebagai anggota DPR RI untuk menyalurkan dananya PIP yang diusulkan oleh Komisi X DPR RI tahun 2019 saat itu. Hanya kebetulan saja bersamaan dengan pilkada untuk pelaksanaannya," katanya.

 

Ditegaskan Jhody, jalur pengajuan PIP ini resmi dan sah. Karena ada keputusan Mendikbud melalui jalur aspirasi yang diajukan pada bulan Juni, surat keputusan keluar pada bulan Juli dan bulan September sampai Oktober dananya pun dicairkan.

 

"Kalau ada yang mau polemikkan PIP jalur aspirasi ini, silahkan baca aturan," kata Jodhy.

 

Terkait dengan aduan tim hukum salah satu pasangan ke Bawaslu Torut, dijelaskan Jodhy bahwa pihak Bawaslu telah menghentikan pelaporan tersebut karena tidak cukup bukti untuk membuktikan jika PIP merupakan upaya politisasi menjelang Pilkada Torut.

 

"Sebagai kuasa hukum, jika ini terus menerus dipersoalkan maka kami akan menempuh jalur hukum, apalagi jika mereka tidak punya bukti pelanggaran. Kami akan melaporkan ke pihak yang berwajib karena dianggap menghalang - halangi penyaluran PIP. Program ini adalah program Jokowi," tandasnya.


Penulis: Febriani/B