Ditlantas Polda Sulsel Sudah Siapkan Pelat Kendaraan Listrik, Begini Perbedaannya

Sudah mengaspal di Makassar

Ditlantas Polda Sulsel Sudah Siapkan Pelat Kendaraan Listrik, Begini Perbedaannya
Jajaran Ditlantas Polda Sulsel memperlihatka pelat kendaraan listri. (KABAR.NEWS/IRVAN ABDULLAH)












KABAR.NEWS, Makassar - Direktorat Lalu lintas Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan (Sulsel) sedang mempersiapkan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) berbasis listrik, termasuk orientasi operasi kendaraan juga pajak kendaraan.


Kasubdit Regident Ditlantas Polda Sulsel Kompol M. Yusuf Usman mengatakan, sejak tahun 2019 sampai saat ini, sudah ada 43 kendaraan listrik yang beroperasi di Sulsel. Jumlah tersebut mayoritas mengaspal di Kota Makassar.

Kalau
"Percepatan kendaraan listrik memang sudah dimulai sejak tahun 2019 lalu. Sampai saat ini, yang sudah teregistrasi itu ada 43 kendaraan listrik roda dua. Sementara untuk roda empat belum ada," ujar M. Yusuf kepada awak media di Cafe Haihong, Jalan Pelita Raya Makassar, Rabu (18/11/2020).


Dia menjelaskan, kendaraan listrik ini memiliki sedikit perbedaan dibanding kendaraan bahan bakar minyak pada umumnya, baik dari segi tampilan, tentu saja bahan bakar yang digunakan.


Untuk tampilan fisik, kendaraan listrik diberi tanda garis warna biru di bagian bawah pelat kendaraan. Untuk warna hitam yang di bagian atas pelat sebagai tanda kendaraan milik pribadi, merah kendaraan dinas, dan warna kuning sebagai kendaraan angkutan umum.


"Jadi warna pelatnya sama. Hitam itu kendaraan milik pribadi, merah kendaraan dinas, dan kuning kendaraan umum. Bedanya, di bagian bawahnya ada warna biru, sebagai tanda itu kendaraan listrik," jelas Yusuf.


Sementara untuk bahan bakarnya, kendaraan listrik menggunakan baterai. Untuk mengisi daya, pemilik harus menggunakan token yang bisa diisi di outlet milik PLN yang terletak di Jalan Ratulangi, Mattoanging, Kota Makassar.


Untuk kategori kelas kendaraan, jika kendaraan berbahan bakar BBM biasanya menggunakan CC, maka kendaraan listrik menggunakan KWH. Besaran KWH ini pula yang dijadikan standar penetapan pajak.


"Kalau kendaraan biasa itu kan pakai CC. Nah kalau kendaraan listrik pakai KWH. Isinyapakai token," beber M Yusuf.


Sementara, Kepala Dinas Pendapatan (Kadispenda) Provinsi Sulsel H.M Majid, mengatakan penentuan pajak kendaraan listrik sama dengan kendaraan pada umumnya. Tolok ukurnya dari jumlah KWH yang dimiliki kendaraan tersebut. 


Hanya saja, di masa Pandemi Covid-19 seperti ini pihak Pemerintah Provinsi Sulsel memberikan keringanan dalam bentuk penghapusan denda paja. Akan tetapi pajak pokoknya tetap jalan.


"Penentuan pajaknya sesuai KWH. Kalau motor biasa kan CC, nah ini diganti dengan KWH," ujar Majid.


"Sementara untuk penentuan nilai jual kendaraan, khususnya listrik berbasis baterai, juga sama. Tapi untuk keringanan pajaknya sesuai KWH, biasanya yang harga di bawah 100 juta. Itu nanti bakal diatur dalam Peraturan Gubernur," jelas Majid.


Dengan begitu, diprediksi jumlah peredaran kendaraan listrik bakal masif di tahun 2021 mendatang. Tetlebih lagi pemerintah juga terus mendorong inovasi-inovasi baru di era digital ini.


Penulis: Irvan Abdullah/B