Skip to main content

Dirjen Pajak Sulit Akses NIK, DPR: Mana Supporting System oleh Negara?

Pajak
Ilustrasi.


KABAR.NEWS, Jakarta - Masih rendahnya pendapatan dari pajak menjadi perhatian anggota DPR RI. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memiliki kendala untuk meningkatkan penerimaan pajak karena sulitnya otoritas pajak untuk mengakses Nomor Induk Kependudukan (NIK) demi kepentingan pajak.


Anggota Komisi XI Fraksi Golkar Misbakhun mengkritisi tidak adanya Supporting System antar lembaga negara sehingga target pajak sering tidak tercapai. Ia mengatakan seharusnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersinergi dengan Kemenkeu dengan memberikan akses ke Dirjen Pajak agar mendapatkan data masyarakat melalui e-KTP. 


Baca Juga: 


"Ditjen Pajak setengah mati untuk mendapatkan akses informasi e-KTP dan NIK. Mana supporting system oleh negara? Ditjen Pajak tidak boleh dibiarkan sendirian dalam upaya memungut pajak," tegasnya dikutip dari Kumparan, Kamis (12/7/2018). 


"Sekarang Ditjen Pajak menghadapi problem administrasi, siapa yang menyelesaikan?" lanjutnya. 


Dia mencontohkan, Denmark sebagai negara paling sejahtera di dunia, pajak yang ditarik oleh otoritasnya sangat besar, yakni 65% dari penghasilan. Namun otoritas pajak Denmark dianggap tak memiliki kesulitan untuk mengakses data para wajib pajaknya. 


"Anda mau seperti Denmark, punya gaji Rp 100 juta, tapi diserahkan Rp 65 juta kepada negara? Anda pulang hanya bawa gaji Rp 35 juta. Dan mereka tak menghadapi problem tentang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan sebagainya," kata dia.

 
Apalagi saat ini memasuki keterbukaan informasi perpajakan atau Automatic Exchange of Information (AEoI), di mana seluruh informasi keuangan wajib pajak bisa diintip Ditjen Pajak. 


Hingga saat ini, Indonesia telah bertukar laporan per negara atau Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA) pada 69 negara atau yurisdiksi. 


Sementara sisanya yang akan bertukar laporan sebanyak 52 negara. Terakhir, Indonesia telah menandatangani perjanjian bilateral untuk bertukar laporan keuangan dengan AS. 


Penerimaan pajak hingga akhir tahun ini ditargetkan sebesar Rp 1.424 triliun, meningkat 10,94% dari target dalam APBN-P 2017.


Hingga akhir Juni 2018, penerimaan pajak mencapai Rp 581,54 triliun atau 40,84% dari target APBN 2018 yang sebesar Rp 1.424 triliun. Penerimaan pajak sepanjang semester I 2018 itu tumbuh 13,96% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
 

 

loading...