Dirjen Kemendag Tersangka Korupsi Minyak Goreng

*Bersama tiga orang dari pihak swasta

Dirjen Kemendag Tersangka Korupsi Minyak Goreng
Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag), Indra Wisnu Wardhana. (Foto: Kemendag)






KABAR.NEWS, Jakarta - Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag), Indra Wisnu Wardhana, sebagai tersangka dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Fasilitas Ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan Turunannya.


Indra tidak sendiri, Kejagung dalam keterangan persnya di Jakarta, Selasa (19/4/2022), juga menetapkan tiga orang dari pihak swasta sebagai tersangka korupsi minyak goreng. Keempatnya diduga melakukan perbuatan melawan hukum hingga merugikan perekonomian negara.


"Para Tersangka melakukan perbuatan melawan hukum berupa bekerja sama dalam penerbitan izin Persetujuan Ekspor (PE), dan dengan kerja sama, akhirnya diterbitkan Persetujuan Ekspor (PE) yang tidak memenuhi syarat, yaitu mendistribusikan CPO atau RBD Palm Olein tidak sesuai dengan harga penjualan dalam negeri (DPO)," kata Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dikutip dari laman Kejagung.


Perbuatan keempatnya dianggap mengakibatkan kelangkaan minyak goreng di dalam negeri seperti yang terjadi sejak Februari hingga Maret 2022. Termasuk memicu meroketnya harga minyak goreng.


Adapun tiga tersangka dari unsur swasta yaitu inisial MPT selaku Komisaris PT. Wilmar Nabati Indonesia. Selanjutnya, SM selaku Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group (PHG). Dan, inisial PTS selaku General Manager di Bagian General Affair PT. Musim Mas.


Menurut Burhanuddin, para tersangka tidak mendistribusikan CPO dan RBD Palm Olein ke dalam negeri sebagaimana kewajiban yang ada dalam DMO yaitu sebesar 20 persen dari total ekspor.


Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Kejagung melalukan penahanan terhadap keempatnya selama 20 hari ke depan terhitung sejak hari ini sampai dengan 8 Mei 2022.


Terkait dengan komitmen Kejagung dalam menyelesaikan perkara ini apabila adanya kemungkinan Menteri untuk diperiksa dan terlibat, Burhanuddin menyampaikan pihaknya akan mendalami hal tersebut. 


“Siapapun dan bahkan Menteri pun tetap akan diperiksa apabila sudah cukup bukti dan fakta. Pihaknya tidak akan melakukan hal-hal yang sebenarnya harus kami lakukan yang artinya siapapun pelakunya, kalau cukup bukti maka akan kami lakukan,” ujar Burhanuddin.