Skip to main content

Dinas PMD Bulukumba Dinilai Lemah Awasi LPJ Dana Desa

LMPI
Sejumlah kader LMPI Markas Cabang Bulukumba saat berunjuk rasa depan Kantor Dinas PMD Bulukumba, Sulsel.(ist)

KABAR.NEWS, BULUKUMBA - Laskar Merah Putih Indonesia (LMPI) Markas Cabang Bulukumba, menilai Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Bulukumba lemah dalam menangani Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) sumber Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2019 tahap III. 


"Kami menilai Dinas PMD Bulukumba sangat lemah melakukan pengawasan terkait LPJ dana desa di Bulukumba, Sulsel," kata ketua harian LMPI Bulukumba, Ilham Azhari, Rabu (15/1/2020). 


Ilham Azhari mengatakan, semestinya pihak PMD Bulukumba memberikan sanksi terhadap perangkat desa yang lalai soal LPJ. Hal itu agar memberikan efek jera kepada para kepala desa yang selama ini selalu terlambat memasukkan laporan pertanggung jawabannya.


Kendati demikian, LMPI Bulukumba menduga jika LPJ dana desa tahun anggaran 2019 tahap III banyak laporan fiktif yang diterima oleh Dinas PMD Bulukumba. 


"Kami juga meminta pihak Inspektorat Bulukumba agar meningkatkan pengawasan terhadap LPJ dana desa. Karena kami menduga ada LPJ fiktif yang dimasukkan," tandasnya. 


LMPI Bulukumba meminta agar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait persoalan tersebut. 


BACA JUGA: LPJ Dana Desa Bulukumba Telat, LMPI Sebut Cacat Aturan


Sebelumnya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Bulukumba memberikan batas waktu atau deadline laporan pertanggung jawaban (LPJ) sumber alokasi dana desa tahun anggaran 2019 tahap III, tanggal 10 Januari 2020 lalu. 


Berselang beberapa waktu, sejumlah desa telah memasukkan LPJnya dari jumlah 87 desa. Sehingga tersisa kurang lebih 30 desa yang belum memasukkan LPJ dana desa tahun anggaran 2019. 


"Beragam alasan yang diberikan oleh pemerintah desa. Seperti bendahara yang tidak datang, serta macam-macam alasa lainnya," kata Kadis PMD Bulukumba, Andi Kurniadi, Senin (13/1/2020). 


Dari 87 LPJ dana desa tahun anggaran 2019 tahap III, kata Kurniadi, tersisa kurang lebih 30 desa yang belum memasukkan laporannya. "Jadi sisanya itu kurang lebih 30 desa yang belum memasukkan LPJ ke PMD Bulukumba," jelasnya. 


Sementara untuk sanksi tegas, ia mengaku hanya memberikan teguran tertulis sesuai dengan rekomendasi dari inspektorat agar lebih taat pada aturan.


"Kita kasih lagi deadline sampai tanggal 15 Januari ini dengan harapan agar ditaati. Insya Allah minggu ini akan rampung," pungkasnya.


Penulis: Afri/B



 

 

loading...